JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kabar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshari berstatus tersangka, dibenarkan Polri. Ia disangkakan terlibat kasus dugaan surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.

“Iya betul (Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari sebagai tersangka). Kami sudah kirim kepada Kejaksaan surat pemberitahuan dimulai penyidikkan (SPDP) dan beliau diduga melakukan tindak pidana atau jadi tersangka," kata Karo Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol. Ketut Untung Yoga Ana kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/10).

Namun, Untung Yoga tidak terlalu mengetahui untuk kasus apa yang bersangkutan ditetapkan statusnya tersangka. Begitu pula dengan posisi kasus tersebut. "Soal (Pemilukada) Halmahera (Barat) memang benar. Tetapi persisnya apa, saya tidak tahu. Saya akan cari tahu kepada penyidik (kasus tersebut) terlebih dahulu," ujar mantan Kapolres Metro Jakarta Barat tersebut.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Jaksa Agung Darmono membenarkan penetapan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari sebagai tersangka. Ia diduga terlibat kasus dugaan pemalsuan surat palsu MK dalam Pemilukada Halmahera Barat. “Kami terima SPDP atas nama Abdul Hafiz Anshari dengan nomor SPDP.No.B./81-DP/VII/2011/Dit.Tipidum tertanggal 15 Agustus 2011,” jelas dia.

Dalam SPDP itu, lanjut Darmono, menyebutkan yang bersangkutan dikenakan Pasal 263 dan Pasal 263 KUHP. Namun, posisi kasusnya juga belum diketahuinya secara lengkap. Tapi ada dua tersangka lainnya yang berkaitan dengan surat palsu MK ini, yakni Masyhuri Hasan dan Zaenal Arifin Hoesein. "Jenis kasusnya sama, namun untuk wilayah sengketa pilkadanya berbeda. Tapi saya belum bisa menjelaskan, karena masih dalam penyidikan Polri," tandasnya.(mic/bie)