JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Polisi akan mengusut serta mengungkap bentrokan pemilihan umum kepada daerah (Pemilukada) di Kabupaten Tolikora, Papua, Rabu (15/2) lalu, yang menelan dua korban tewas. Namun, aparat masih harus menunggu hingga situasi keamanan kondusif untuk menangkap pihak-pihak yang terlibat dalam bentrokan massa antar duakubu pendukung cabup tersebut.

"Polda Papua sedang mendalami Polda Papua. Kami juga akan melakukan mediasi antara semua pihak terkait khususnya dari kedua kelompok peserta pendukung pemilukada. Keduanya diharapkan bisa cooling down untuk menahan diri, agar tidak melakukan terus bentrok," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Saud Usman Nasution kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/2).

Pertikaian antara dua kelompok pendukung calon bupati, jelas dia, berlangsung antara kelompok John Tabo yang diusung Partai Golkar dan pendukung Usman G Wanibo dari partai koalisi. Akibat bentrokan itu, dua orang tewas dan 28 lainnya luka-luka. Sejumlah rumah warga juga ikut dibakar, termasuk kantor DPC Partai Demokrat dan DPRD setempat.

Menurut Saud, aksi pembakaran dan perusakan yang dilakukan kedua pendukung calon bupati tersebut, juga terus dilakukan penyelidikan hingga tuntas. Polres Tolikora didukung Polda papua juga terus mencari para pelaku dan mendalami kasus tersebut. “Kami juga mengumbau kedua kelompok yang terlibat dalam pembakaran, perusakan, pembunuhan untuk menyerahkan diri. Kami ingin proses hukum cepat selesai dan Pilkada dapat berjalan tertib dan aman," tandasnya.

Menyusul aksi anarkis yang menyebabkan korban jiwa itu, Pemilukada yang harusnya digelar Jumat (17/2) ini, harus ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Hal ini menyusul situasi keamanan Kabupaten Tolikara masih mencekam, karena kedua kubu yang bertikai terus berjaga-jaga dengan senjata tradisional.

Saat bentrokan antarkubu pecah, polisi tak bisa berbuat banyak selain melepas tembakan peringatan ke udara. Namun begitu, massa tetap beringas dan saling serang. Dua orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Bentrok ini berawal dari pengumuman KPU Tolikara yang memutuskan melantik panitia PPD baru. Padahal, sudah ada PPD yang dilantik tahun silam oleh KPU Tolikara yang lama. Kecurigaan bertambah, setelah pelaksanaan pilkada ini terus menerus molor.(dbs/bie)