PRANCIS, Berita HUKUM - Pemerintah Prancis akan mengambil apa yang mereka sebut tindakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dengan menyasar masjid-masjid yang dicurigai menyuburkan ekstremisme.

Menteri Dalam Negeri, Gerald Darmanin, mengatakan 76 masjid akan menjadi sasaran dalam beberapa hari ke depan, sebagian akan ditutup.

Presiden Emmanuel Macron mengumumkan sejumlah langkah menyusul serangan oleh kelompok ekstremis, termasuk pemenggalan seorang guru yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad kepada para muridnya.

Langkah ini termasuk rancangan undang-undang baru untuk mencegah apa yang disebut separatisme Islam dan mengurangi pengaruh asing terhadap Muslim Prancis.

Dewan Muslim Prancis akan bertemu Presiden Macron pekan ini untuk mengumumkan pasal baru dalam Piagam menyangkut nilai-nilai republik bagi para imam, yang harus mereka tandatangani.

Dewan Muslim, (CFCM), yang mewakili sembilan asosiasi Muslim, dilaporkan diminta untuk mencantumkan pasal pengakuan nilai-nilai republik, menolak Islam sebagai gerakan politik dan melarang pengaruh asing.

"Kami tidak setuju dengan semua hal di Piagam ini dan apa yang akan ditambahkan," kata Chems-Eddine Hafiz, wakil presiden CFCM dan pemimpin masjib besar Paris.

Namun ia mengatakan, "Kita semua berada dalam titik balik Islam di Prancis dan kami sebagai Muslim menghadapi tanggung jawab untuk itu."

Namun delapan tahun lalu, pikirannya sangat berbeda.

Anggota kelompok ekstremis, Mohamed Merah saat itu melakukan serangan di Toulouse.

"[Mantan] Presiden Sarkozy membangunkan saya pada pukul 5 pagi untuk membicarakannya," kenangnya.

"Nama penyerang itu bisa saja Mohamed, namun dia adalah kriminal. Saya tidak mau mengaitkan antara kejahatan dan agama saya. Namun sekarang saya kaitkan. Para imam Prancis punya tugas untuk itu."

Rencananya adalah CFCM akan membentuk pendaftaran untuk para imam di Prancis, masing-masing akan menandatangani Piagam, sebelum mendapatkan akreditasi.

Oktober lalu, Presiden Macron mengatakan akan melakukan "penekanan besar" terhadap otoritas Muslim. Namun hal ini sulit diterapkan di negara yang menjunjung sekularisme.

Macron mencoba menghentikan penyebaran politik Islam, tanpa dilihat campur tangan atas praktik agama atau menyasar satu agama tertentu.

Integrasi semua kelompok Muslim dalam masyarakat Prancis menjadi isu politik dalam tahun-tahun terakhir ini.

Prancis memiliki sekitar lima juta penduduk Muslim, terbesar di Eropa.

Olivier Roy, pakar Islam Prancis, mengatakan Piagam itu memiliki dua masalah. Pertama adalah diskriminasi karena hanya menyasar ulama Muslim dan yang kedua adalah hak kebebasan agama.

"Anda diwajibkan untuk menerima undang-undang negara, tapi Anda tidak diharuskan untuk mengikuti nilai-nilai itu. Anda tidak boleh mendiskriminasi LGBT misalnya, namun Gereja Katolik tidak diwajibkan untuk menerima perkawinan sejenis," kata Roy.

Perancang busana Iman Mestaoui sering menerima cercaan dari apa yang dia sebut "kelompok pembenci" - Islamis garis keras yang menyebut merek jilbabnya tidak cukup menutupi rambut perempuan.

Namun, ia mengatakan langkah untuk meminta para imam mendatangani "nilai-nilai Prancis" adalah masalah pada saat Muslim sudah tidak dianggap sebagai warga Prancis sepenuhnya.

"Langkah itu membuat kami seperti berada di tempat asing karena kami seperti harus berlangganan nila-nilai republik untuk merasa menjadi orang Prancis, namun mereka tidak merasakan hal yang