LHOKSEUMAWE, Berita HUKUM – Dinas kebudayaan pariwisata dan perhubungan Aceh Utara mengaku terkendala dalam mempromosikan objek wisata di Kabupaten Aceh Utara, hal tersebut dikarenakan paradigma masyarakat bahwa tempat tersebut dijadikan sebagai objek maksiat.

Paradigma tersebut muncul bukan karena di objek wisata melainkan karena ada kesempatan, kata Kepala Bidang Disbudpar Aceh Utara Nurliana, Minggu (24/3). Ini perlu melibatkan unsur Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan elemen masyarakat.

Berbagai upaya melalui kegiatan sosialisasi tentang pelestarian dan promosi wisata di kabupaten ini agar dikenal oleh daerah luar, ujar Nurlina. Bahkan penilaian masyarakat terhadap Disbudpar sangat miring dengan disebut-sebut akan membuat penambahan tempat maksiat.

"Ini Aceh, janganlah disamakan dengan daerah lainnya seperti di Bali, Hawai dan tempat wisata lainnya," sebut Nurlina. Bahkan dari hasil kajian Disbudpar bahwa tidak ada satu persen pun maksiat yang ditimbulkan akibat adanya objek wisata alam. "Maksiat itu terjadi karena ada kesempatan," imbuhnya lagi.

Untuk pelestarian dan meningkatkan promosi objek wisata yang bernuansa Islami, dalam waktu dekat ini Dinas Pariwisata Aceh Utara melibatkan unsur MPU akan menggelar sosialisasi umum dan terbuka kepada masyarakat Aceh Utara.

Semakin meningkatnya wisatawan, meningkat pula hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).(bhc/sul)