JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Masih hangat-hangatnya kasus bentrok berdarah Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan, publik kembali dikejutkan dengan kabar pembakaran 50 rumah Adat Pekasa di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pelakunya diduga oknum Polisi dan Tentara.

Para petugas kepolisian dan militer itu merupakan penjaga kawasan pertambangan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Kabar ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mahir Takaka yang dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (22/12).

Selain membakar rumah warga, Mahir juga menyebutkan bahwa polisi menahan Kepala Adat Pekasa dan telah mengosongkan kampung tersebut. Pengusiran memuncak pada 2011. Hal ini bermula saat perusahaan masuk dan mulai proses eksplorasi sudah masuk wilayah adat Pekasa

Masyarakat malah diminta meninggalkan wilayah kampungnya. Warga tidak boleh lagi diperbolehkan mengolah wilayah adat mereka, terutama yang di wilayah hutan. Tapi masyarakat adat Pekasa menolak, karena hanya hutan itulah yang menjadi satu-satunya sumber penghidupan mereka dan keluarganya.

Masyarakat Adat Pekasa sudah terusir sejak wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung pada 1984. Masalah pun bertambah setelah PT Newmont memiliki kontrak karya untuk melakukan penambangan di wilayah itu. Akibat pembakaran itu, puluhan warga adat Pekasa terpaksa mengungsi ke masjid.

Namun hal itu dibantah Gubernur NTB Zainul Majdi. Menurut dia, tidak ada hak rakyat yang dikorbankan. Sebab masyarakat yang menyerobot lahan hutan secara ilegal. "Tidak ada hak rakyat yang dikorbankan. Itu karena penyerobotan hutan secara ilegal," katanya dalam pesan singkatnya.(dbs/bie)