Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Proyek Kereta Cepat
Rachmat Gobel Kritik APBN Dialokasikan untuk Proyek Kereta Cepat
2021-10-31 07:35:20
 

Ilustrasi. Pengerjaan jalur proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di kawasan Desa Mandalasari, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Senin (25/10).(Foto: Pikiran Rakyat/Bambang Arifianto)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mengkritik langkah pemerintah yang mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Gobel, APBN seharusnya difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

"Soal kereta cepat biar kita serahkan ke investornya. Ini sesuai dengan ide awal yang berprinsip business to business," tegas Gobel dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Sabtu (30/10). Langkah tersebut telah resmi diterbitkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Semula, pemerintah menyetujui pembuatan kereta cepat itu tak akan memakan APBN karena menganut skema business to business. Namun demikian, hingga saat ini anggaran pembangunan terus membengkak. "Yang pasti hingga kini sudah bengkak dua kali. Kondisi ini sudah berkebalikan dengan tiga janji semula serta sudah lebih mahal dari proposal Jepang. Padahal dari segi kualitas pasti Jepang jauh lebih baik," tandas Gobel.

Oleh sebab itu, ia meminta agar pemerintah berfokus pada prioritas penggunaan anggaran saat ini, yakni untuk penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan pembangunan ibukota negara baru. Pemerintah, kata Gobel, harus konsisten dengan skema pembangunan yang sejak dari awal sudah diputuskan. Pembengkakan biaya, dinilai Gobel seharusnya diserahkan ke perusahaan konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VIII.

"Jadi jika terjadi pembengkakan biaya maka diserahkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Dan jika ada perusahaan yang tak mampu menyetorkan biaya tambahan maka sahamnya terdelusi dengan sendirinya. Ini proses bisnis yang biasa saja. Ini namanya business to business. Jangan memaksakan diri dengan meminta dana dari APBN," kritik politisi Partai NasDem itu sembari meminta KCIC dapat bertindak secara transparan dan jujur dalam menggarap proyek tersebut.

Sebagaimana diketahui, kebutuhan investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak dari 6,07 miliar dollar AS atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) menjadi 8 miliar dollar AS atau setara Rp114,24 triliun. Estimasi ini sedikit turun dari perkiraan awal mencapai 8,6 miliar dollar AS atau Rp122,8 triliun. Estimasi peningkatan biaya proyek tidak setinggi sebelumnya karena perusahaan melakukan efisiensi, seperti memangkas biaya, pembangunan stasiun, dan lainnya.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Kereta Api Indonesia (KAI) Salusra Wijaya menyebut kebutuhan investasi proyek akan meningkat karena Indonesia belum menyetor modal awal senilai Rp4,3 triliun. Padahal, setoran itu seharusnya dilakukan sejak Desember 2020. Jumlah itu belum termasuk estimasi tanggung jawab sponsor dalam membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun.(ann/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Proyek Kereta Cepat
 
  KAI Harus Serius Selesaikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung
  Biaya Kereta Cepat Lebih Mahal dari Laos, Ketua Komisi V: Tidak Profesional
  Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana
  Nah.. Keberatan Jonan terhadap Proyek Kereta Cepat Terbukti, Anggaran Membengkak 'Ngemis' ke APBN
  Proyek Kereta Cepat Berubah Dibiayai APBN, Fadli Zon: Sebuah Skandal, Harus Ada Investigasi Serius
 
ads1

  Berita Utama
Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

Penjelasan Polda Metro Soal Curhatan Fahri Calon Siswa Bintara 2021 yang Tidak Lolos

 

ads2

  Berita Terkini
 
Syarief Hasan Dukung Penuh Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

12 Outlet Ditemukan Pelanggaran, Anies Baswedan Cabut Izin Usaha Holywings di Jakarta

Eddy Santana Desak Percepatan Pembangunan Tol Trans Sumatera

Jangan Sampai Demi Jaga Pertumbuhan, Independensi BI Jadi Bias

Penambahan Kuota Haji Berimbas pada Pembiayaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2