JAKARTA (beritaHUKUM.com) – Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung sangat rendah. Hal ini terkait dengan kinerja korps Adhiyaksa dalam penanganan kasus korupsi. Dalam beberapa waktu belakangan ini, tak ada prestasi yang diukir oleh lembaga penegak hukum itu.

Demikian hasil survei yang dilakukan Jaringan Suara Indonesia (JSI). Sedangkan tingkat kepercayaan tertinggi masyarakat jatuh pada Polri (58,2%). Selanjutnya diikuti KPK (53,8%), Mahkamah Agung (47,8%), dan Mahkamah Konstitusi (47,3%). Sedangkan Kejagung yang mendapat peringkat terakhir, yakni sebesar 46,0%.

"Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejagung sangat rendah. Dengan hasil survei ini, sebaiknya kejaksaan secepat mungkin melakukan perbaikan kinerjanya. Mereka menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas dalam penegakan hukumnya," kata Direktur Eksekutif JSI Widdi Aswindi dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (2/11).

JSI menggelar survei nasional evaluasi kinerja lembaga penegakan hukum pada 10-15 Oktober 2011 dengan menggunakan teknik sampling multistage random sampling. Sedangkan jumlah sampelnya sebanyak 1.200 responden. Mereka dimintai tanggapannya menggunakan kuesioner. Sedangkan margin of error sebesar lebih kurang 2,9 persen.

Namun, ungkap Widdi, meski posisi kepolisian paling tinggi diantara lima penegak hukum tersebut, baginya tak angka tersebut tidak cukup memuaskan. Apalagi, data tersebut dihasilkan sebelum adanya kasus pemberian dana tambahan dari PT Freeport Indonesia kepada institusi Polri.

"Data ini sebelum ada kasus Freeport apakah setelah itu ada pengaruh saya gak tau, tapi jelas kemungkinan angka berubah itu ada setelah ada kasus tersebut," tambahnya.

Selain itu, lanjut dia, publik paling tidak puas dengan kinerja KPK (42,7%) dibandingkan empat lembaga hukum lainnya itu. Rendahnya kepuasan publik terhadap KPK, karena terkait penanganan kasus Wisma Atlet, Bank Century, serta kasus Kemenakertrans. “Tapi bukan berarti KPK tak perlu ada, buktinya kepercayaan penegakan hukum tertinggi ada di KPK menurut survei JSI," tuturnya.

Ditambahkan Widdi, berdasarkan data survei JSI juga tercatat angka tertinggi menunjukkan penegakan hukum nasional saat ini, sangat buruk yakni dengan total prosentasi 39,7 persen. Responden yang menyatakan baik sebesar 31,1 persen, tidak baik/ tidak buruk sebesar 19,9 persen dan yang menjawab tidak tahu 9,2 persen.

Sedangkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden SBY juga terus melorot. Saat ini, sebanyak 51,5 persen masyarakat Indonesia merasa tidak puas dengan kinerja Presiden SBY dalam penegakan hukum. Sedangkan masyarakat yang puas kinerja Presiden SBY dalam penegakan hukum hanya 39,7 persen. "Artinya publik menghendaki SBY lebih berperan dalam penegakan hukum," tandasnya.(dbs/irw)