JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI mengajak pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk membuka mata akan hadirnya realitas baru, yang disebut Revolusi Industri 4.0. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, Revolusi Industri 4.0 hadir sebagai realitas yang tidak dapat dielakkan.

"Pemerintah dan masyarakat harus siap ketika ada persoalan digantikannya tenaga kerja manusia dengan perangkat teknologi," ungkap Bamsoet, panggilan akrab Ketua DPR itu, ketika menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018 pada Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/3).

Menurut Bamsoet, Excecutive Chairman Word Economic Forum Klaus Schwab mengatakan, saat ini umat manusia berada dalam permulaan dari revolusi yang akan mengubah secara fundamental cara hidup, bekerja dan berhubungan satu sama lain.

"Basis Revolusi Industri 4.0 adalah digitalisasi, ilmu komputer dan analis big data. Disebut revolusi karena kemungkinan dampak sangat besar bagi peradaban manusia. Revolusi ini akan berjalan sangat cepat, dengan menekankan pada kemampuan artificial intelligence atau kecerdasan buatan," ujar politisi Partai Golkar itu.

Dijelaskan juga, bahwa teknologi ini mampu menggerakkan robot-robot yang jauh lebih pintar dari manusia dan tak mengenal lelah. Dunia usaha dihadapkan pada tantangan yang disebut discruptive technology. Disebutkan Bamsoet, hal yang tampak di depan mata adalah polemik terkait transportasi daring (online). Juga warna baru dalam industri pariwisata yang berbasis sharing economy-yang muncul dengan nama Airbnb.

Namun di sisi lain, Bamsoet tak memungkiri masih adanya isu kesenjangan sosial yang kian meningkat. Ia menyebutkan, jangankan untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang berbasis teknologi, untuk bertahan hidup dalam persaingan antar tenaga kerja sesama manusia sudah sulit.

Karena itu, DPR menyambut baik inisiatif yang gencar dilakukan Kementerian Perindustrian dengan membuka dialog soal Revolusi Industri 4.0 dengan dunia usaha dan dunia Pendidikan. Begitu juga inisiatif Kementerian Keuangan dalam menginisiasi program perlindungan sosial.

"Langkah yang diambil Kemenkeu melalui Dirjen Anggaran, adalah upaya solutif menyelesaikan permasalahan krusial pada masa kini dan masa datang, yaitu kesenjangan sosial," ungkap Bamsoet.

Ditambahkan pula, kesenjangan sosial menjadi isu dari tahun ke tahun, juga dengan bergantinya pemerintahan dari waktu ke waktu. Pilihan kebijakan yang dimiliki pemerintah adalah mengubah yang bersifat umum, secara bertahap menjadi bantuan sosial yang mengarah pada sasaran lebih spesifik (targeted).

"Kunci keberhasilan dari strategi ini adalah basis data yang akurat. Dengan demikian, maka bantuan pemerintah anggarannya lebih efisien dan tepat sasaran kepada masayarakat yang memang layak menerima," pungkas politisi dapil Jateng itu.(mp/sf/DPR/bh/sya)