Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Rizal Ramli
Rizal Ramli: Sikat Mafia Migas Atau Tolak Kenaikan Harga BBM
Saturday 15 Jun 2013 06:44:30
 

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli (Foto : ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengajak rakyat untuk menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, menurut dia, masih banyak cara yang bisa ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan APBN tanpa harus menaikkan harga BBM.

“Kok salah kebijakan atau langkah dalam bidang listrik dan energi rakyat yang harus tanggung? Tolong belajar kepemimpinan dari DanJen Kopasus. Mari kita tolak kenaikan BBM kecuali SBY berani sikat mafia migas yang suka setor ke Istana Hitam dan bangun Kilang BBM dalam 2 tahun,” tulis Rizal dalam dalam kultwit beralamat @chirpstory, beberapa waktu lalu.

Menurutnya lagi, salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah sebelum menaikkan harga BBM adalah menyikat mafia migas yang selama ini membuat biaya BBM tinggi. Para mafia migas ini memperoleh banyak sekali keuntungan dari bisnis migas yang tidak transparan. Jangan lupa, lanjut Rizal Ramli, 63 juta pengguna sepeda motor yang jelas-jelas rakyat menengah bawah memakai BBM. Ini alasan kuat untuk menyikat mafia migas yang suka menyetor ke Istana Hitam.

“Di kalangan bisnis migas, dikenal Mr two dollar. Mereka memperoleh fee sedikitnya US$2/barel dari minyak mentah (400.000 barel/hari) dan minyak jadi yang diimpor (500.000 barrel). Fee US$2/barel ini ketika harga minyak masih sekitar USD60/barel. Kini, setelah harganya di atas USD 90/barel, keuntungannya lebih besar. Mereka bisa mengantongi keuntungan nyaris Rp 10 trilliun dari impor BBM. Jadi, sikat dulu mafia migas, sebelum bicara kenaikan harga BBM,” papar Rizal yang juga Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) ini.

Sejatinya soal mafia migas ini sudah jadi bisik-bisik nasional. Selain DR. Rizal Ramli, sejumlah tokoh lain juga sering menyinggung soal ini. Pakar perminyakan DR. Kurtubi, misalnya. Dia juga mengecam dominasi mafia migas yang membuat harga BBM di dalam negeri jadi tinggi. Bahkan Tempo.co pernah menulis mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin menyerahkan US$5 juta kepada Ani Yudhoyono yang disebutnya sebagai setoran dari Pertamina.

Terkait soal ini, Rizal Ramli mempertanyakan moralitas mereka yang berencana menaikkan harga BBM, tapi diam-diam menerima setoran dari mafia migas.

Masalah utama lainnya seputar migas adalah produksi yang terus-menerus turun. Di sisi lain, cost recovery-nya justru naik terus. Padahal, dulu lifting minyak Indonesia pernah mencapai 1,5 juta barel per hari. Kini, produksi itu hanya berkisar di 900.000 barel per hari. Tentu ada yang tidak beres di sini. Kurtubi bahkan menyebut kebijakan perminyakan Indonesia sebagai yang terburuk di Asia Pasifik. Padahal cadangan minyak kita yang terbukti masih besar. Jika produksi bisa dinaikkan, tentu impor akan bisa ditekan hingga tingkat minimal.(bhc/jrn/wsr)



 
   Berita Terkait > Rizal Ramli
 
  Tinta Emas Sang Begawan Ekonomi dan Pejuang Demokrasi
  Rizal Ramli Siaga Nyapres
  Dituding SARA, Rizal Ramli: Yang Dikritik Itu Negara China, Bukan Etnis Tionghoa!
  Ekonomi Nyungsep, Ramalan Rizal Ramli 9 Bulan Lalu Yang Jadi Kenyataan
  Dituduh Haus Jabatan, Rizal Ramli: Mari Bung Rebut Kembali, Lagu Perjuangan Yang Relevan
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2