Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Presiden SBY
SBY: Akan Kehilangan Momentum Jika BUMN Menunggu APBN
Thursday 11 Oct 2012 12:39:54
 

Presiden SBY saat memberikan pengarahan kepada pimpinan BUMN di Hotel Sahid Rich, Yogyakarta, Rabu (10/10) siang (Foto: Ist)
 
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Presiden berharap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cepat dalam mengambil keputusan berinvestasi. Jangan menunggu APBN karena akan kehilangan momentum.

"Dengan demikian tidak ada stagnansi, tidak ada yang terlewat dari segi momentum, dan manakala pemerintah bisa mempercepat proses politiknya dari sisi APBN, maka dual track investment akan berjalan dengan baik dan tidak perlu saling menunggu," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam arahannya pada pertemuan dengan dewan komisaris dan direksi BUMN di Ballroom Hotel Sahid Rich, Yogyakarta, Rabu (10/10) siang.

Sebelumnya, Presiden mengatakan, pentingnya BUMN mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi dari sisi investasi. Presiden juga senang melihat ada energi baru dari jajaran BUMN untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. "Saya dorong BUMN untuk betul-betul berdiri di depan untuk meningkatkan investasi," ujar SBY.

Saat ini pemerintah Indonesia terus menggalakkan mega proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Meskipun MP3EI belum mencakup seluruh pembangunan ekonomi yang dilakukan Indonesia, nilai investasi yang diperlukannya mencapai 500 miliar dolar Amerika Serikat hingga tahun 2025. Selain dari APBN, swasta dan BUMN juga diharapkan ikut memberikan kontribusi untuk sumber pendanaan.

Pada bagian lain arahannya, Presiden SBY meminta jajaran direksi BUMN melakukan langkah yang lebih nyata untuk ketahanan pangan dan energi serta transportasi yang ramah lingkungan. "Saya sungguh berharap BUMN di tahun-tahun mendatang bisa melakukan investasi yang nyata bersama swasta dibidang ketahanan pangan," tambahnya.

Manakala harus membutuhkan peraturaan pemerintah, lanjut SBY, pemerintah bisa mempercepat keluarnya peraturan pemerintah jika memang sudah mengetahui bahwa konsepnya jelas.(dit/pdn/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Presiden SBY
 
  Presiden SBY Serahkan Dokumen 10 Tahun Pemerintahan ke Arsip Nasional
  Bertemu 20 Netizen, Ibu Ani: Ini Sore Yang Menyenangkan
  Presiden SBY Terima Pimpinan DPR, DPD, dan MPR-RI
  Minggu Terakhir, Presiden SBY ‘Beberes’ Kantor
  'Bapak Presiden dan Ibu Ani, Kami Selalu Merindukanmu…'
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2