Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
APBN
Saatnya Lakukan Revolusi Anggaran
Saturday 20 Aug 2011 14:38:07
 

M Romahurmuziy
 
JAKARTA-Pemerintah sudah saatnya melakukan revolusi anggaran. Hal ini harus dilakukan dengan cara penguatan alokasi dana untuk bantuan sosial desa-desa dan pengurangan biaya belanja barang dan belanja pegawai.

"Pos-pos bantuan sosial di dalam APBN kita yang rancangannya diajukan tahun 2012 itu hanya 6 persen, sementara pos belanja barang dan pegawai itu masih cukup besar," ujar Sekretaris F-PPP DPR M Romahurmuziy, usai acara diskusi di Jakarta, Sabtu (20/8).

Menurutnya, alokasi anggaran untuk bantuan sosial desa-desa ini kecil kemungkinan bocor. Sebab, pengawasan langsung dilakukan oleh warganya. Sementara, semakin besar anggaran untuk belanja barang dan pegawai, rentan terjadi kebocoran karena adanya perselingkuhan dalam pembahasan.

"Dari 2006 sampai hari ini relatif tidak ada pergeseran signifikan dari alokasi-alokasi anggaran kita dan akhirnya kehati-hatian yang menjadi cermin utama tim ekonomi Presiden justru membuat APBN tidak bisa berfungsi sebagai stimulus maksimal," jelas pria disapa akrab Romy ini.

Sekjen DPP PPP ini menambahkan, saat ini belanja barang masih 14 persen, belanja pegawai masih 22 persen. Sementara, para Kepala Desa menuntut peningkatan alokasi dana desa. "Karenanya kalau mau kita lakukan koreksi total kebocoran anggaran kita ya dengan lebih besar bantuan sosial," ujar dia. (jpc/rob)



 
   Berita Terkait > APBN
 
  Sri Mulyani Beberkan Alasan Prabowo Ingin Pangkas Anggaran Kementerian hingga Rp 306 Triliun
  Anis Byarwati Apresiasi Program Quick Win Prabowo: Potensi Kebocoran Anggaran Harus Diminimalisasi
  APBN Defisit Akibat Pembayaran Subsidi Energi, Sugeng Suparwoto: Konsekuensi Pemerintah
  BPK dan KPK Perlu Awasi Penyerapan Anggaran Rp1.200 Triliun Kurun Waktu Dua Bulan
  Temuan Selisih Anggaran PEN dalam APBN 2020 Sangat Memprihatinkan
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2