ACEH, Berita HUKUM - Aliansi Mahasiswa Unsam peduli rakyat, meminta pemerintah harus bertanggung jawab terkait pencairan dana hibah dan bantuan sosial Rp 4,6 Miliar, terhadap lembaga OKP dan Ormas.

Menurut Wakil persiden Mahasiswa Universitas Samudra Langsa, Ardian Syah Abdullah pada awak media mengatakan, lembaga yang selama ini menikmati dana hibah itu sangat tidak pantas dan tidak layak, karena disamping kegiatan lembaga tersebut tidak jelas, juga tidak bermanfaat bagi masyarakat ekonomi kebawah.

Para Pendemo sempat rusuh akibat arogansi salah seorang Oknum Satpol PP berinisial Indra. Para pendemo juga membakar poster dari karton dan ban bekas, di halaman kantor Wali Kota. Aksi tersebut mendapat pengawalan puluhan Polisi dari Polres Langsa. Para mahasiswa memberi waktu satu hari pada pemerintah, selanjutnya berbaris menuju lapangan merdeka kembali.

Sementara Sekretaris daerah Kota Langsa Muhammad Syahril, saat dikonfirmasi awak media menegaskan itu tidak benar, mahasiswa melakukan demo karena ada yang hasut, dana Rp 4,6 miliar yang kita kucurkan untuk lembaga sama sekali tidak bertentangan dengan undang-undang, maupun peraturan yang ada.

Saat disinggung kenapa dana hibah tersebut tidak diprioritaskan bagi masyarakat ekonomi lemah, Syahril mengatakan, "saya tidak tahu ada masyarakat yang kurang mampu di Langsa," ujarnya. Begitu juga saat ditanya kenapa sebagian dari lembaga tersebut milik oknum DPRK dan Pejabat, lagi-lagi Syahril berkilah. "Kalau itu saya tidak tahu, karena bukan nama mereka di lembaga tersebut," katanya.

M Syahril melanjutkan, "selama ini saya belum pernah dipanggil Polisi, kalau saya salah kan sudah dipanggil," tambahnya. Kalau nanti dipangil bagaimana?, Syahril menjawab, "saya akan bertanggungjawab dan saya akan datang, karena apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan peraturan, saya tidak memakan satu rupiah pun dari dana tersebut," pungkas M Syahril.(bhc/kar)