SURAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Suprawoto mengatakan potensi golongan putih (Golput) dari kalangan pemilih pemula patut diwaspadai. Menurutnya jumlah pemilih tersebut mecapai 52 juta jiwa atau 20% dari pemegang hak pilih.

"Jika tidak kelola dengan baik, kami kawatir jumlah golput akan terus bertambah,"kata Suprawoto saat menjadi narsum dialog sosialisasi Pemilu pemula di Monumen Pers Nasional di Surakarta, Sabtu (8/3) lalu.

Ia mengungkapkan kecederungan warga tidak menggunakan hak suaranya terus meningkat sejak tahun 1999. Dua pemilu lainnya yaitu tahun 2004 dan 2009 angka tidak menggunakan hak suara meningkat 23,3% dan 29%. Sedangkan Pemilu 2014 ini, angkat Golput tercatat 10,02 %. "Ketika warga memilih golput, yah jangan protes saat yang duduk di parlemen dan pemerintahan tidak sesuai harapan,"katanya

Namun demikian, Lanjut Suprawoto, Kementerian Kominfo terus berperan membantu mensosialisasi Pemilu guna meningkatkan angka partisipasi Pemilu 2014.

"Kemkominfo mengajak seluruh masyarakat untuk hadir dalam pemilu DPR, DPD dan DPRD,"imbuhnya

Dalam diskusi tersebut, Suprawoto meminta para mahasiswa dan masyarakat untuk mengingat kembali perjuangan para pendiri bangsa seperti penjuang RA Kartini, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo dan Ketua BPUPKI merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdeakan negara RI dan para pendiri bangsa ini mencita-cita suatu saat bangsa kita akan mandiri.

Oleh karena itu, kita harus memilih pemimpin, dan menyerahkan kepada orang yang tepat, orang yang jauh korupsi, jauh dari kelompok dan kepentingan."katanya

Direktur The Political Leteracy, Gun Gun Heryanto, mengatakan pentingnya partisipasi Pemilu Legislatif. Menurutnya dibeberapa negara sudah mewajibkan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu pemilih pemula tahun 2014 menjadi penentu mengingat dua kali Pemilu seharusnya sudah berubah dari transisi ke konsulidasi dan kelembagaan.

Menurutnya, menurunnya angka partisipasi di dua Pemilu sebelumnya yaitu tahun 2004 dan 2009 disebabkan adanya sumbatan, yaitu belum efektifnya sistem presidential, direcokin dengan banyaknya parpol, belum optimal sistem politik perwakilan, pemilih pemula malas karena hampir setiap hari media beritakan opini negatif, oligarki parpol. Lemahnya penegakan hukum misalnya banyak kasus yang melibatkan anggota parpol.

"Apatisme politik untuk berpartisipasi dalam pemilu ini menyangkut motif tindakan, pengetahuan minim tentang pemilu. Kita harus aktif mencari informasi terkait caleg dapil dan itu bisa untuk gerakan mengkomunikasikan informasi. Karena pada saat dipilih tidak merasa mewakili pemilihnya. Bisa kita buat komunitas mengawasinya. Sosialisasi juga dapat membangkitkan kembali pemilih untuk memilih dalam rangka memberikan mandat rakyat baik legislitatif dan Presiden."katanya (yura/kominfo/bhc/sya)