*Golkar masih ngotot pansel ajukan 10 nama capim KPK

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Fraksi Partai Demokrat DPR merasa optimistis partai-partai koalisi yang tergabung dalam Setgab akan tetapkan delapan nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengikuti fit and proper test. Indikasi ini muncul, karena sebagian esar partai kaolisi tidak ada yang menolak delapan nama.

Setgab tidak membahas nama capim KPK, tapi Demokrat sendiri telah mengantongi sekitar dua nama capim KPK yang layak. "Yang terlihat dari konfigurasi dukungan komisi III, setuju delapan. Ada dua nama yang selama ini punya bobot yang layak untuk dipilih," kata Sekretaris FPD DPR Saan Mustopa kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/9).

Siapa nama yang akan dipilih itu, Saan tidak menyebutkan nama capim yang dimaksud. Pihaknya pasti akan memilih capim yang dianggap memiliki kredibilitas dan komitmen tinggi terhadap program pemberabtasan korupsi. "Tunggu saja. Kami pokoknya punya dua jago untuk dipilih,” selorohnya berteka-teki.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsy mengatakan, dalam rapat setgab yang digelar Rabu (14/9) malam, semua peserta koalisi kecuali Golkar menerima delapan capim KPK. Golkar selama rapat sama sekali tidak berpendapat. "Hanya Golkar yang tidak bicara. Semua yang lain sepakat. Kenapa yang tidak substansial ini terus dipolemikkan?" jelas dia.

Menurutnya, PKS lebih fokus mengajukan persoalan tentang siapa yang menjadi ketua KPK mendatang. Karena, menurut PKS, Busryo Muqqodas tidak mutlak menjadi ketua. "PKS mau ketua diulek lagi. Tidak harus Muqqodas. Ketua KPK mendatang harus bisa menyelesaikan masalah besar bangsa ini seperti Kasus Bank Century, mafia pajak, dan kasus lainnya. Itu harus selesai," jelasnya.(mic/rob)