JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung khawatir akan posisi Partai Golkar yang semakin menurun setelah Setya Novanto menyandang status tersangka. Akbar khawatir apabila nantinya Golkar tidak berhak mempunyai wakil di DPR karena suara dan elektabilitas Golkar tak mencapai ambang batas parlemen.

"Nah yang berkaitan dengan partai ya ada parliamentary threshold yaitu 4 persen, 4 persen artinya kalau misalnya partisipasi tidak bisa mendapatkan dukungan suara di atas 4 persen maka partai itu tidak akan berhak untuk mempunyai wakilnya di DPR," kata Akbar di kediamannya, di Jalan Purnawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (23/7).

Akbar mengaku mendapatkan informasi dari Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) yang menyambanginya bila terjadi kemerosotan. Menurutnya, Golkar berada di urutan ketujuh.

"Saya dikasih oleh adik-adik ini (dari GMPG) terjadi lagi kemerosotan. PDIP tetap nomor satu, kemudian nomor dua adalah Gerindra, kemudian kalau nggak salah ada PKS, nomor empat adalah Perindo. Bayangkan Perindo. Kemudian nomor lima Demokrat, nomor enam NasDem, dan nomor tujuh adalah Golkar," kata Akbar.

"Untuk diketahui ini adalah survei tadi itu Golkar 3,5 persen, kalau 3,5 itu kan berarti Golkar di bawah 4 persen. Berarti di bawah threshold. Seandainya ini kejadian pada Pemilu 2019 yang akan datang berarti Golkar tidak punya wakil. Nah ini yang kami takutkan. Kami takutkan betul, saya takutkan betul," ucap Akbar menambahkan.

Untuk mengantisipasi hal itu terjadi, menurutnya, Golkar harus mengambil langkah-langkah penting berkaitan dengan kepemimpinan partai. Hal itu perlu dilakukan untuk menjamin Golkar tetap memegang peranan.

"Supaya jangan sampai kejadian seperti itu, maka kita harus mengambil langkah-langkah. Langkah-langkahnya apa, ya langkah-langkah untuk melakukan berbagai upaya untuk melakukan perbaikan perbaikan dalam keorganisasian partai, dalam kaitan dengan soal kepemimpinan partai agar kita bisa memiliki jaminan bahwa kita bisa memegang kembali peranan para pemerintah, sehingga kita bisa meraih posisi setidak-tidaknya kita posisi 2 besar. Sukur-sukur bisa menjadi pemenang kembali karena kita sudah menjadi pemenang tahun 2004," ujar Akbar.

Sementara, Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mengibaratkan partainya seperti serombongan penumpang bus, lalu sang ketua umum, Setya Novanto, jadi sopir busnya. Doli menyebut bila sopir bus itu sedang secara sengaja membawa bus menuju ke jurang.

"Kalau diilustrasikan, Pak Novanto ini seperti sopir yang sedang membawa bus, yang minta semua orang Golkar masuk ke bus itu, kemudian bus itu dibawa ke jurang," kata Doli di kediaman Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, Jalan Purnawarman nomor 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (23/7).

Doli mengatakan GMPG sengaja menyambangi kediaman Akbar Tandjung, untuk menyerahkan sebuah surat berisi pengaduan. Adalah kekhawatiran akan nasib Partai Golkar di masa mendatang jika para kader dan jajaran DPP tetap mendukung Novanto.

"Surat ini berupa surat pengaduan kami sebagai Generasi Muda Partai Golkar. (GMPG) Merasa situasi Partai Golkar saat ini semakin tidak jelas, tidak menentu," ujar Doli.

Doli menilai pasca KPK mengumumkan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi mega proyek e-KTP, jajaran di pucuk pimpinan Partai Golkar seolah tak mempedulikan kenyataan tersebut dan bersikap tegas.

"Karena pertama, Pak Setya Novanto sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi sikap yang ditunjukkan oleh formal organisasi Partai Golkar seolah-olah menutup mata dan telinga dari realita yang terjadi di masyarakat," terang Doli.

Doli mengulas hasil rapat pleno yang diadakan DPP Partai Golkar sebelumnya, yang mana disepakati dukungan Novanto tetap menjadi ketua umum dan dukungan Novanto menempuh jalur praperadilan. Doli menyebut nama Aburizal Bakrie sebagai salah satu yang mendukung penuh Novanto.

"Jadi kemarin mereka rapat pleno, memutuskan mendukung penuh Pak Setya Novanto sebagai ketua umum. Kemudian didukung oleh Ketua Dewan Pembina, Pak Aburizal Bakrie," jelas dia.

"Isinya dua hal, mendukung Pak Setya Novanto sebagai ketua umum dan meminta Pak Setya Novanto melakukan praperadilan," kata Doli.

Menurut GMPG, lanjut Doli, sikap DPP Golkar mengisyaratkan pembangkangan terhadap upaya KPK memberantas korupsi sekaligus menabuh genderang perlawanan. "Menurut persepsi kami itu dimaknai, pertama seperti pembangkangan sebetulnya terhadap pemberantasan korupsi, yang kedua pembangkangan dan perlawanan terhadap KPK," tutur dia.

Doli kembali mengungkapkan pandangannya mengenai partai berlambang pohon beringin itu yang kehilangan akal sehat dan tahu malu. Dia juga menyampaikan sikap Golkar gagal fokus dalam hal Setnov jadi tersangka korupsi.

"Saya melihat bahwa kepemimpinan Golkar saat ini berusaha menanamkan kehilangan akal sehat dan budaya malu. Kita seolah-olah tidak melihat realitas dan tidak malu dengan apa yang menjadi tanggapan masyarakat," Doli menyampaikan.

"Yang kedua adalah kepemimpinan sekarang ini gagal fokus. Yang dihadapi sekarang masalah hukum, tuduhan atas perkara korupsi. Tetapi yang dilakukan adalah konsolidasi internal seperti munas (musyawarah nasional), mencari mobilisasi dukungan DPD," sambung dia.(aud/dhn/detik/bh/sya)