PADANG, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mengatakan dari total 68,5 juta ton sampah nasional pada Tahun 2022, tercatat komposisi sampah yang paling dominan adalah sisa makanan, plastik, dan kertas.

"Mengutip data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2022 sebanyak 64 persen timbulan sampah telah berhasil dikelola dari total 68,5 juta ton sampah nasional. Dari total 68,5 juta ton sampah nasional, tercatat komposisi sampah yang paling dominan adalah sisa makanan, plastik, dan kertas," kata dia saat membuka acara Parlemen Kampus 2023 yang diselenggarakan oleh Biro Protokol dan Humas, Sekretariat Jenderal DPR RI, di Padang, Sumatera Barat, Rabu (15/3).

Menurut Hermanto, pemerintah dalam Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh produsen, menargetkan pengurangan sampah hingga sebesar 30 persen pada tahun 2030. Hal ini, menurutnya, merupakan upaya pemerintah menekan volume sampah di Indonesia. Secara lebih spesifik, ia mengutip data dari lembaga Sustainable Waste Indonesia (SWI) yang mengeluarkan laporan yang menyebutkan dari total sampah nasional per tahun. Sampah plastik menguasai lima persen atau 3,2 juta ton dari total sampah.

Dari jumlah tersebut, produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) bermerek menyumbang 226 ribu ton atau 7,06 persen dan sebanyak 46 ribu ton atau 20,3 persen dari total timbulan sampah produk AMDK bermerek merupakan sampah AMDK kemasan gelas plastik.

"Pemerintah perlu menekan lebih intensif lagi, agar produsen AMDK juga mengimplementasikan mekanisme pertanggungjawaban terhadap produk dalam kemasan plastik yang dijual, saat nantinya produk tersebut menjadi sampah," ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Ia mengatakan DPR RI terus melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah. Data dari KLHK melaporkan, skor Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) di Indonesia sebesar 50,25 poin pada 2022.

Menurutnya, nilai tersebut mengalami kenaikan 0,38 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 50,06 poin. IKPS dihitung berdasarkan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Penilaiannya dilakukan di 145 kabupaten/kota pada tahun 2022.

Sementara itu, pengelolaan sampah tidak hanya perlu dilakukan secara terintegrasi saja, namun dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan dan ekosistem kehidupan global, yaitu pengendalian perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah.

"Pengelolaan sampah harus terus diarahkan untuk mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus manifestasi dari salah satu prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan, yaitu waste to resource melalui cara kerja ekonomi sirkular dan sampah menjadi sumber energi," ujar Hermanto.

Ia mengatakan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, paradigma pengelolaan sampah menunjukkan perubahan baik.

"Pendekatan ekonomi linier dalam pengelolaan sampah dengan ciri khas kumpul, angkut dan buang ke TPA, telah digantikan dengan ekonomi sirkular yang memegang prinsip regenerate natural system, design out of waste, dan keep product and material in use melalui strategi elimination, reuse, dan material circulation. Kita saat ini juga tengah melakukan pembahasan terharap undang-undang pengelolaan sampah ini di Badan Legislatif," ujar Hermanto.(DPR/eno/rdn/bh/sya)