JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) DKI Jakarta melaporkan dugaan pelanggaran pada iklan kampanye pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Iklan tersebut ditayangkan pada salah satu stasiun televisi swasta.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, dugaan pelanggaran tersebut dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Iklan kampanye Ahok-Djarot yang dilaporkan itu tayang pada 3 November antara pukul 20.56-20.57 WIB.

Menurut Aziz, iklan kampanye tersebut menampilkan kontrak politik Ahok-Djarot dengan PPP kubu Djan Faridz.

Ia menilai iklan tersebut merugikan PPP kubu Romahurmuziy yang mendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur lainnya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

"Iklannya membunyikan kontrak politik antara PPP dengan paslon Ahok-Djarot, lalu ditutup dengan lambang PPP. Artinya, kami merasa dirugikan dalam konteks PPP kan paslonnya Agus-Sylvi, bukan Ahok-Djarot," kata Azis yang berada di kubu Romahurmuziy, Senin (7/11).

Selain itu, iklan kampanye tersebut dinilai melanggar PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye dan PKPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye.

Berdasarkan aturan itu, cagub-cawagub dan tim kampanye dilarang beriklan sendiri di media massa. Penayangan iklan difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Selain itu, waktu penayangan iklan kampanye di media massa ditentukan selama 14 hari sebelum masa tenang pada pilkada, yakni 29 Januari sampai 11 Februari 2017.

Bawaslu kaji dugaan pelanggaran

Terkait hal ini, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan, pihaknya tengah mengkaji dugaan pelanggaran tersebut.

Bawaslu DKI akan mengundang KPI DKI Jakarta untuk melihat jenis tayangan yang disiarkan itu.

"Kita mau telusuri dulu, kita mau proses klarifikasi, itu kategori iklan atau enggak. Kita mau cross check, kalau itu kategori iklan, ada unsur kampanye enggak di situ," kata Mimah.

Bawaslu DKI akan melihat kemungkinan ada tidaknya sanksi administrasi maupun sanksi pidana jika dugaan tersebut terbukti sebagai pelanggaran dan menyerahkannya kepada KPU DKI.

Sementara itu, Komisioner KPU DKI Jakarta Bidang Pencalonan dan Kampanye, Dahliah Umar, mengatakan, pelanggaran iklan kampanye di media massa dapat membatalkan pencalonan pasangan cagub-cawagub.

"Sanksinya itu kalau disengaja dibuat oleh pasangan calon atau pasangan calon mengetahui dan membiarkan. Itu bisa membatalkan pasangan calon. Dia sudah tidak bisa memenuhi syarat lagi karena dia melanggar ketentuan kampanye," ucap Dahliah.

Dia mengatakan, pemasang tayangan yang diduga iklan kampanye Ahok-Djarot harus ditelusuri.

Dahliah mengimbau agar semua pendukung berhati-hati jika iklan tersebut dipasang oleh mereka.

Dia mengingatkan, pelanggaran yang dilakukan bisa berimplikasi terhadap pasangan cagub-cawagub yang mereka dukung.

Dinilai salah alamat

Juru bicara tim kampanye Ahok-Djarot, Bestari Barus, mengatakan bahwa timnya belum berencana membuat iklan di televisi.

Karena itu, dia menilai salah alamat jika ada pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran kampanye dilakukan tim kampanye Ahok-Djarot.

Sebab, menurut dia, iklan tersebut tidak dibuat oleh tim kampanye Ahok-Djarot.

Bestari mengatakan, iklan tersebut tidak mewakili tim pemenangan Ahok-Djarot. Tidak mungkin iklan yang dibuat tim pemenangan hanya menampilkan lambang satu partai.

"Kalau itu dari PPP yang dilaporkan ke Bawaslu, terus yang dilaporkan tim Ahok-Djarot, itu kayaknya salah alamat dan tindakan yang kurang cerdas kayaknya. Karena kami enggak ngerti soal iklan itu," ujar Bestari.(ns/ir/kompas/bh/sya)