Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilpres
Soal Kapolsek Pasirwangi, Ketum Pemuda Bravo 5: Diduga Ada Upaya Memecah Belah Polri
2019-04-02 15:19:53
 

Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz (kiri).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketum DPP Pemuda Bravo 5 Ali Fanser Marasabessy, mengatakan kicauan mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz diduga berupaya untuk memecah belah Polri.

Ia juga menyoroti Haris Azhar, yang diduga simpatisan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, berusaha menggiring opini publik bahwa Korps Bhayangkara tidak netral.

Diketahui, mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz menyatakan dirinya dan kapolsek-kapolsek lain di Kabupaten Garut, Jawa Barat mendapat perintah dari Kapolres Garut untuk menggalang dukungan kepada paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

"Harus diwaspadai dan patut diduga merupakan upaya sistematis dari para pendukung pasangan 02 untuk menciptakan opini publik bahwa kepolisian tidak lagi netral dan pada akhirnya memecah belah Korps Trunojoyo," ujar Ali, dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (2/4).

Ia menjelaskan nantinya opini ini kemudian akan digunakan untuk menyudutkan dan mendelegitimasi hasil Pilpres 2019, karena lembaga negara digunakan memenangkan paslon Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut Ali, upaya yang dilakukan Haris Azhar ini sejalan dengan pernyataan Amien Rais soal menggunakan people power jika Prabowo dicurangi dalam Pilpres 2019.

"Mereka ingin menyampaikan pesan kuat ke publik bahwa kalau Prabowo kalah atau Jokowi menang pasti karena kecurangan akibat lembaga negara tidak netral (atau berpihak ke Jokowi, - red). Ini sangat bahaya dan bisa menyebab benturan antar massa pendukung baik menjelang Pilpres 17 April maupun setelahnya. Ini juga dapat dikatakan sebagai upaya memecah belah Bangsa," katanya.

Ali juga menyebut penggiringan opini publik semacam itu adalah cara-cara kotor. Oleh karena itu, ia mengimbau agar hal tersebut dihentikan dan ditentang oleh publik.

Pemuda Bravo 5, lanjut Ali, mengajak organisasi-organisasi pemuda, mahasiswa, seniman, budayawan dan elemen yang Pro Demokrasi, Pro Kebhinnekaan dan Pancasila untuk selalu di garda depan bersama elemen lain.

"Untuk menyelamatkan bangsa ini dari perpecahan karena NKRI harga mati," tandasnya.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Beredar 'Bocoran' Putusan Pilpres di Medsos, MK: Bukan dari Kami
  Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae
  Ahli dari Kubu Prabowo Sebut Pencalonan Gibran Sesuai Putusan 90, Hakim MK Bilang Begini
  Bertemu Ketua MA, Mahfud MD Minta Pasangan Prabowo-Gibran Didiskualifikasi di MK
  Tak Mau Buru-buru Soal Hasil Pemilu, Koalisi Amin Kompak Tunggu Pengumuman KPU
 
ads1

  Berita Utama
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !

Digandeng Polri, Ribuan Ojol Deklarasi Jadi Mitra Jaga Kamtibmas di Monas

 

ads2

  Berita Terkini
 
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Viral Konten Dedi Mulyadi soal Sumber Air Aqua, Ini Klarifikasi AQUA

Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !

Mahfud MD Heran Diminta KPK Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh: Agak Aneh Ini

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2