Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilpres
Soal Kapolsek Pasirwangi, Ketum Pemuda Bravo 5: Diduga Ada Upaya Memecah Belah Polri
2019-04-02 15:19:53
 

Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz (kiri).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketum DPP Pemuda Bravo 5 Ali Fanser Marasabessy, mengatakan kicauan mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz diduga berupaya untuk memecah belah Polri.

Ia juga menyoroti Haris Azhar, yang diduga simpatisan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, berusaha menggiring opini publik bahwa Korps Bhayangkara tidak netral.

Diketahui, mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz menyatakan dirinya dan kapolsek-kapolsek lain di Kabupaten Garut, Jawa Barat mendapat perintah dari Kapolres Garut untuk menggalang dukungan kepada paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

"Harus diwaspadai dan patut diduga merupakan upaya sistematis dari para pendukung pasangan 02 untuk menciptakan opini publik bahwa kepolisian tidak lagi netral dan pada akhirnya memecah belah Korps Trunojoyo," ujar Ali, dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (2/4).

Ia menjelaskan nantinya opini ini kemudian akan digunakan untuk menyudutkan dan mendelegitimasi hasil Pilpres 2019, karena lembaga negara digunakan memenangkan paslon Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut Ali, upaya yang dilakukan Haris Azhar ini sejalan dengan pernyataan Amien Rais soal menggunakan people power jika Prabowo dicurangi dalam Pilpres 2019.

"Mereka ingin menyampaikan pesan kuat ke publik bahwa kalau Prabowo kalah atau Jokowi menang pasti karena kecurangan akibat lembaga negara tidak netral (atau berpihak ke Jokowi, - red). Ini sangat bahaya dan bisa menyebab benturan antar massa pendukung baik menjelang Pilpres 17 April maupun setelahnya. Ini juga dapat dikatakan sebagai upaya memecah belah Bangsa," katanya.

Ali juga menyebut penggiringan opini publik semacam itu adalah cara-cara kotor. Oleh karena itu, ia mengimbau agar hal tersebut dihentikan dan ditentang oleh publik.

Pemuda Bravo 5, lanjut Ali, mengajak organisasi-organisasi pemuda, mahasiswa, seniman, budayawan dan elemen yang Pro Demokrasi, Pro Kebhinnekaan dan Pancasila untuk selalu di garda depan bersama elemen lain.

"Untuk menyelamatkan bangsa ini dari perpecahan karena NKRI harga mati," tandasnya.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Beredar 'Bocoran' Putusan Pilpres di Medsos, MK: Bukan dari Kami
  Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae
  Ahli dari Kubu Prabowo Sebut Pencalonan Gibran Sesuai Putusan 90, Hakim MK Bilang Begini
  Bertemu Ketua MA, Mahfud MD Minta Pasangan Prabowo-Gibran Didiskualifikasi di MK
  Tak Mau Buru-buru Soal Hasil Pemilu, Koalisi Amin Kompak Tunggu Pengumuman KPU
 
ads1

  Berita Utama
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya

Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa

Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya

Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2