Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Perdata    
AQUA
Soal Kasus Aqua, YLKI Minta KPPU Tegas
2017-06-08 07:32:22
 

Ilustrasi. Tutup botol galon Aqua.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Munculnya dugaan upaya memonopoli pasar air minum dalam kemasan (AMDK) yang melibatkan PT Tirta Investama, produsen AMDK bermerek dagang Aqua dan PT Balina Agung Perkasa (BAP) selaku distributornya diduga tidak saja merugikan pelaku usaha di sektor tersebut.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertindak tegas dalam kasus monopoli pasar air minum dalam kemasan (AMDK) yang melibatkan PT Tirta Investama produsen AMDK bermerek dagang Aqua, dan PT Balina Agung Perkasa (BAP) selaku distributornya.

Pasalnya, produsen yang terbukti mendominasi pasar dengan cara yang tidak sehat ini melanggar hak konsumen untuk memiliki pilihan yang lebih banyak terhadap produk AMDK di pasaran.

"Tidak hanya merugikan sesama pengusaha, tindakan monopoli AMDK itu juga sangat merugikan konsumen. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan konsumen memiliki hal untuk memilih produk atau jasa sesuai kebutuhan mereka. Dengan adanya monopoli itu maka hak konsumen itu hilang," ujar Tulus Abadi ketua YLKI, Selasa (6/6).

Tulus menyebut, praktik monopoli dengan jalan meminta pedagang untuk tidak menjual produk sejenis dari produsen lain dengan ancaman menurunkan status dan pengurangan insentif merupakan tindakan yang melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"KPPU harus didorong supaya lebih tegas karena praktik seperti itu jelas-jelas bertentangan dengan upaya menciptakan pasar yang sehat bagi konsumen. Adanya laporan dan temuan bukti praktik seperti itu menunjukkan masih banyak produsen yang berupaya mendominasi pasar dengan cara tidak sehat. Itu menghancurkan ruh UU 5/1999," katanya.

Seperti diketahui, perkara ini bermula dari laporan para pedagang ritel maupun eceran ke KPPU pada September 2016. Pedagang mengaku dihalangi oleh PT Tirta Investama untuk menjual produk Le Minerale yang diproduksi PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group).

Salah satu klausul perjanjian ritel menyebutkan, apabila pedagang menjual produk Le Minerale maka statusnya akan diturunkan dari star outlet (SO) menjadi whole seller (eceran).

Atas perbuatan itu, PT Tirta Fresindo Jaya ini melayangkan somasi terbuka terhadap PT Tirta Investama di surat kabar pada 1 Oktober 2016. Somasi ini selanjutnya ditanggapi oleh otoritas persaingan usaha. KPPU mengendus praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri AMDK.

Sementara itu Pasal 19 huruf b menyatakan pelaku usaha dilarang mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan yang menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Selain memeriksa PT Tirta Investama selaku produsen Aqua, KPPU turut menyeret PT Balina Agung Perkasa sebagai distributor merek serupa. Keduanya diduga melanggar pasal berlapis pada UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Apabila dalam persidangan, produsen Aqua terbukti bersalah, maka harus membayar denda maksimal Rp 25 miliar.(kontan/bh/sya)



 
   Berita Terkait > AQUA
 
  Soal Kasus Aqua, YLKI Minta KPPU Tegas
  40 Tahun AQUA Bersama Indonesia
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?

Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja

Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal

Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat

Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2