JAKARTA, BeritaHUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai hasil revisi Undang- Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengamat Politik dari ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah menilai, Presiden Jokowi tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai hasil revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu menanggapi sejumlah desakan publik agar Presiden mengeluarkan Perppu, sebab diklaim RUU yang disahkan DPR RI melalui rapat paripurna akan mengganggu jalannya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Perppu (KPK) tidak ada urgensinya hari ini," kata Iskandarsyah saat dihubungi, di Jakarta, Sabtu (12/10).

Ia pun mempertanyakan sikap Presiden yang akan mempertimbangkan penerbitan Perppu. Iskandar mengingatkan agar Presiden mengambil posisi yang tepat dalam menyikapi pro kontra UU KPK tersebut.

"Padahal dengan membatalkan RUU KPK atau tetap meneruskan RUU KPK bukan masalah kan. Jadi kelihatan betul RUU KPK itu dikeluarkan tanpa perhitungan politik yang matang, ketika di luar mendapat tekanan publik yang begitu keras mereka (Presiden) kemudian berpikir ulang, tapi untuk membatalkannya takut kehilangan muka," katanya.

Lebih lanjut, Iskandar menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi instrumen Perppu sah dikeluarkan oleh seorang Presiden.

"Perppu sah boleh dilakukan presiden, sama dengan Dekrit yang merupakan hak preogratif presiden. Tapi kapan Dekrit itu dikeluarkan? Berdasarkan suasana subjektif presiden, kalau "bangun tidur dia merasa terancam", dia dapat mengeluarkan Dekrit, itu benar dan sah secara konstitusional," ujar Iskandar.(trb/bh/amp)