JAKARTA, Berita HUKUM- Mengancam demokrasi di Indonesia. Pembajakan itu mereka lakukan sejak hulu hingga hilir untuk memenangkan pasangan calon (Paslon) tertentu sekaligus mengganjal Paslon lainnya.

“Paslon Khofifah-Herman (BerKah) menjadi korban pembajakan demokrasi yang dilakukan elit demokrasi. Di hulu, elit oligarki menghadang BerKah agar tidak lolos sebagai Paslon. Sedangkan di hilir, nama BerKah tidak tercetak di formulir C-1. Ini kecurangan sekaligus penzaliman yang luar biasa,” ujar Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jatim, Fairouz H. Anggasuto kepada wartawan di di Surabaya, Sabtu (24/8).

Dia bersyukur, pencurangan dan penzaliman di hulu sudah diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam sidangnya, DKPP memulihkan hak-hak konstitusional pasangan BerKah, hingga mereka bisa mengikuti Pilgub. Namun, pencurangan dan penzaliman terjadi kembali di hilir, yaitu dengan tidak mencantumkan nama pasangan BerKah pada formulir C-1. Ketika protes diajukan, KPUD Jatim ternyata hanya memberi solusi dengan cara menempelkan stiker nama pasangan BerKah pada kolom tersedia yang sebelumnya dikosongkan.

“Pelaksanaan pencoblosan tinggal menghitung hari. Namun para elit oligarki itu sepertinya sengaja mengulur waktu. Solusi stikerisasi oleh KPU Jatim telah mengakibatkan diskriminasi dan ketidaksetaraan, sekaligus potensi terjadinya kecurangan lain. Jangan sampai karena alasan waktu dan efisiensi, Pilgub Jatim tidak demokratis dan fair. Cetak ulang formulir C-1 adalah solusinya,” tukas Fairouz.

Selain itu, ungkap dia, rakyat harus terus mewaspadai desain kecurangan politik. Pembajakan demokrasi tidak hanya dilakukan melalui pola kooptasi terhadap penyelengggara pemilu, tapi secara paralel juga dilakukan tim sukses Petahana dengan praktik money politics. Perilaku ini terjadi kepada masyarakat di Tulungagung dan Banyuwangi. Saat itu para tukang becak marah karena tidak mendapat bagian uang sebesar Rp20.000 seperti yang dijanjikan pasangan calon Karwo-Saiful (KarSa).

Terkait berbagai praktik kecurangan tersebut, dia berharap masyarakat Jatim melaporkan pelanggaran Pemilukada yang terjadi di sekitar daerah masing-masing. Masyarakat juga diminta berpartisipasi aktif mengawasi tempat-tempat pemungutan suara (TPS) hingga penghitungan suara selesai. (bhc/edy)