Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Perubahan Iklim
Suarakan Mitigasi Perubahan Iklim, IPU Assembly ke-144 Siap Perkuat Peran Parlemen Dunia
2022-02-16 11:21:29
 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon saat membuka Sosialisasi Diplomasi Parlemen BKSAP SDG's Day di Gedung Andi Hakim Nasution, Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Senin (14/2).(Foto: Saum/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Demi mendukung pencegahan dan mitigasi perubahan iklim dunia, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menekankan pentingnya penguatan fungsi parlemen dalam membangun kerja sama sekaligus kolaborasi diplomasi parlemen. Baginya, parlemen berperan vital untuk mengawal kebijakan-kebijakan negara guna tercapainya Net Zero Carbon Emissions.

"Tahun ini menjadi fokus kami di BKSAP DPR RI adalah mengenai perubahan iklim. Sebagaimana kita ketahui bersama, perubahan iklim telah menjadi isu krusial yang penanganannya membutuhkan kerja sama berbagai pihak," ucap Fadli Zon saat membuka Sosialisasi Diplomasi Parlemen BKSAP SDG's Day di Gedung Andi Hakim Nasution, Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Senin (14/2).

Dirinya menyebutkan sejumlah langkah telah diupayakan oleh DPR RI. Di antaranya menerbitkan dokumen whitepaper berjudul 'Agenda for Green Economy in Indonesia: Policy Initiative, Citizen Assembly and International' bersama Universitas Warmadewa, Westminster Foundation for Democracy dan Institute for Peace and Democracy. Tidak hanya itu, DPR RI pun menggelar focus group discussion dengan universitas, lembaga penelitian, hingga masyarakat sipil.

Menjadi isu Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), isu perubahan iklim dunia harus memperoleh dukungan parlemen baik di tingkat Internasional maupun regional. Oleh sebab itu, DPR RI memperoleh kepercayaan menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Forum Parlemen Dunia 144th IPU Assembly dengan tema 'Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change', yang akan diselenggarakan pada 20-24 Maret di Nusa Dua, Bali.

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, konferensi tersebut akan memperkuat suara untuk menggalang dukungan parlemen dunia. Di mana, juga akan membuka ruang berbagi pengalaman tentang bagaimana parlemen berperan mempercepat Net Zero Carbon Emissions. Dirinya juga menyampaikan hal ini jadi bukti komitmen Indonesia terhadap penyelesaian permasalahan perubahan iklim kepada dunia.

"Melalui pertemuan hari ini, kami berharap masukan yang menguatkan kiprah kami, bagaimana parlemen dapat melaksanakan fungsinya dengan maksimal agar kebijakan pemerintah dapat optimal menyikapi isu perubahan iklim. Ini tentu akan juga memperkuat pelaksanaan 144th IPU Assembly di Bali nanti," tutup Fadli Zon.

Dilaksanakan secara hybrid, sosialisasi tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sihar PH. Sitorus, yang didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera dan Achmad Hafizs Thohir, serta Anggota BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Himmatul Aliyah, Darul Siska, dan Ratih Megasari Singkaru. Di mana turut dihadiri oleh Rektor IPB Arif Satria, Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Kerjasama dan Hubungan Alumni Dodik R. Nurrochmat, dan Direktur Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis Eva Anggraini.(ts/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2