Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
UU ITE
Sukamta Dukung Rencana Revisi UU ITE
2021-02-18 05:33:34
 

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta.(Foto: Andri/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendukung rencana pemerintah merevisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta UU Nomor 11 Tahun 2008 itu direvisi jika tak memberi rasa keadilan.

"Kami menyambut baik dan sangat setuju atas rencana revisi UU ITE. Dari sisi masyarakat, hal ini tentu bisa memberikan rasa keadilan dan kenyamanan di masyarakat," kata Sukamta dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Selasa (16/2).

Kendati dinilai sudah agak terlambat, Sukamta menyebut dirinya mendukung rencana tersebut dan pembahasan revisi UU ITE akan memakan waktu satu hingga dua tahun."Kemungkinan UU ITE yang sudah direvisi baru bisa diterapkan pada tahun 2023 atau 2024 di penghujung masa jabatan Presiden Jokowi," katanya.

Anggota F-PKS ini menjelaskan, sebetulnya UU ITE sangat mulia pada awal pembahasannya dulu yakni untuk memberi kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi dan bisnis di dunia maya (elektronik). Namun seiring berjalannya waktu, ternyata UU ITE dalam implementasinya malah lebih kental dengan nuansa hukum pencemaran nama baiknya daripada soal transkasi ekonomi-bisnisnya.

"Kami Fraksi PKS saat itu meminta agar pasal pencemaran nama baik ditinjau ulang, bahkan kalau perlu dihapus saja, mengingat sudah diatur dalam KUHP, agar tidak ada duplikasi pengaturan. Hanya Fraksi PKS dan PAN yang dianggap progresif pandangannya terhadap pasal tersebut," ujarnya.

Namun, legislator dapil DI Yogyakarta itu menjelaskan bahwa dalam dinamika pembahasan, mayoritas fraksi menginginkan pasal tersebut tetap dipertahankan, dengan pengurangan maksimal ancaman pidana penjara.

"Pada implementasinya, ternyata masih banyak proses hukum kasus pencemaran nama baik di lapangan yang tidak sesuai dengan spirit revisi tersebut. Malah terakhir kriminalisasi melebar ke pasal-pasal lain seperti pasal soal hoax dan pasal keonaran yang juga dianggap pasal karet. Ya semoga ke depannya revisi UU ITE bisa memberikan kejelasan hukum berasaskan keadilan. Insya Allah Fraksi PKS akan mengawalnya demi masa depan dunia digital," tandasnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri di Istana Negara Jakarta, Senin (15/2/2021) lalu, Presiden Joko Widodo meminta Polri untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan UU ITE. Presiden Jokowi mengatakan adanya undang-undang ITE bertujuan agar ruang digital di Indonesia menjadi sehat. Namun, dalam pelaksanaannya UU ITE kerap menimbulkan rasa ketidakadilan.

Karena itu, Presiden Jokowi minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE. Dia juga mengusulkan agar menghapus pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir. "Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR merevisi undang-undang ini, undang-undang ITE ini, karena di sinilah hulunya, di sinilah hulunya, revisi," kata Presiden Jokowi.(ann/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > UU ITE
 
  Pengacara Gubernur Papua Dilaporkan ke Badan Intelijen Negara dan Polri terkait Berita Hoax
  Fahri Hamzah: Ada yang Dimaafkan tapi Sebagian Dipenjara Itu Tidak Indah
  Roy Suryo, Tersangka Kasus Ujaran Kebencian 'Stupa Mirip Jokowi' Resmi Ditahan Polisi
  Prof. Suteki: Status Facebook Rektor ITK Berbahaya, Memecah Belah Anak Bangsa
  Merasa Terintimidasi, Bekas Selingkuhan Berpesan Pada Istri AH
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Tindakan Represif Personel TNI terhadap Suporter di Stadion Kanjuruhan Malang Bakal Diproses Pidana

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Kapolres Malang dan 9 Komandan Brimob Dicopot dari Jabatannya

Korban Tewas Tragedi Kanjuruhan: 125 Penonton dan 2 Anggota Polisi

Anggota DPR Dorong Pelaksanaan Pemilu 2024 yang Jujur dan Adil

Ketua KPK Firli Dituduh Jegal Anies, Pengamat: Berlebihan dan Tidak Berdasar!

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2