JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kasus korupsi yang membelit sejumlah kader Partai Demokrat ternyata tak membuat partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, bakal terpental dari kursi jawara Pemilu. Partai Demokrat tetap berada di urutan pertama. Persentase dukungan publik terhadap PD berada di angka 12,6 persen.

Demikian hasil jajak pendapat (survey) yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS). “Partai Demokrat masih mendapatkan kepercayaan publik dengan persentase 12,6 persen, disusul Partai Golkar 10,5 persen dan PDIP 7,8 persen," kata peneliti CSIS Sunny Tanuwidjaja dalam jumpa pers tentang hasil survei persepsi publik terhadap Parpol Peserta Pemilu 2009 di kantor CSIS Jakarta, Senin (13/2).

Menurut Sunny, survei tersebut dilakukan selama sepekan sejak 16-24 Januari lalu dengan 2200 responden. Survei dilakukan secara acak bertingkat di 33 provinsi. Dari 2.220 responden yang disurvei itu, hanya 2.117 responden yang bisa dilihat sisi validitasnya. Hasil survei ini berbeda dengan hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survey Indonesia (LSI) yang membuat PD terlempar ke urutan tiga, setelah Golkar dan PDIP.

Tapi hasil survei CSIS ini, lanjut dia, justru masih menempatkan partai pimpinan Anas Urbaningrum itu di peringkat pertama. Meski masih bertengger di posisi teratas, PD mengalami penurunan loyalitas pemilih tertinggi hingga 8,25 persen. Sedangkan Partai Golkar yang menguntit diposisi kedua hanya merosot 3,95 persen.

Partai dengan tingkat kemerosotan terendah adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai yang mendapatkan dukungan publik dan menempati posisi keempat itu hanya mengalami penurunan sebesar 0,54 persen. Adapun PDI Perjuangan yang mendapatkan dukungan publik dan menempati posisi ketiga mengalami penurunan hingga 6,23 persen jika dibandingkan Pemilu 2009 lalu.

PKS dengan dukungan publik 3,1 persen dan berada diposisi kelima mengalami penurunan 4,78 persen, Gerindra diposisi keenam mengalami penurunan 1,46 persen dan PPP yang mendapatkan dukungan publik 2,8 persen dan berada diurutan ketujuh mengalami penurunan 2,53 persen. Terakhir, PAN dengan dukungan publik 2,3 persen dan menempati urutan kedelapan mengalami penurunan 3,71 dan Hanura diposisi buncit dengan nilai 0,7 persen mengalami penurunan 3,07 persen

Kinerja Lemah
Hasil survey juga membeberkan bahwa kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam bidang penegakan hukum, pengentasan kemiskinan dan pemberantasan korupsi, masih sangat lemah. masyarakat Indonesia yang melihat adanya perbaikan pada tiga bidang tersebut tercatat kurang dari seperlimanya.

"Sisanya beranggapan bahwa kinerja pemerintahan di tiga bidang tidak banyak kemajuan, bahkan mengalami kemunduran yang sangat signifikan," kata peneliti CSIS Philips Vermote yang ikut memaparkan hasil survei lembaganya tersebut.

Dalam bidang pemberantasan korupsi, jelas dia, masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa upaya memberantasan penyakit masyarakat semakin buruk 25,4 persen. Sedangkan 40,2 persen menilai ada sedikit kemajuan, dan 16,3 persen banyak kemajuan. Bidang pengentasan kemiskinan, masing-masing 31,7 persen menilai semakin buruk, 38,5 persen sedikit kemajuan, dan 12,9 persen telah banyak kemajuan.

Adapun bidang penegakan hukum, masyarakat menyatakan penegakan hukum pemerintah semakin buruk 32,6 persen, kemajuan 30,6 persen dan 12,8 persen sisanya menyatakan tidak banyak kemajuan. Pendapat masyarakat yang sama, menurut Philips juga ditemukan terkait persepsi mengenai kepemimpinan SBY. Masyarakat secara umum menilai tidak ada kemajuan yang berarti.

Dia menjabarkan bahwa tingkat penilaian kepemimpinan SBY biasa-biasa saja mencapai 63,8 persen. Sedangkan masyarakat yang tidak puas 14,8 persen, dan sisanya sebesar 11,9 persen menyatakan puas. "Kedua hal itu menggambarkan hari ini masyarakat didominasi perasaan kecewa, baik karena kemunduran maupun tidak banyaknya perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan dan penyelesaian persoalan bangsa," jelas Philips.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua enggan menanggapi hasil survei CSIS yang menyebutkan Partai Demokrat masih tetap juara. "Terlepas ada perbedaan CSIS dan LSI tapi bagi kami semua hasil survei itu bahan positif kita. Mau turun atau naik, kami tetap bekerja," ujar Max di gedung DPR.

Max mengatakan, Partai Demokrat melihat hasil survei secara rasional. penguatan basis partai tidak dilihat dari gejolak pengurus baik di DPD hingga DPC. "Hasil survei ini perlu disikapi tanpa melihat hasil berapa persen. Kami ingin capai adalah masyarakat pendukung Demokrat terus memberikan kepercayaan dan dukungan kepada kami,” jelas dia.(dbs/rob/wmr)