Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Politik
Syahganda Nainggolan Desak Jokowi Terbitkan Inpres Agar Menteri Tak Bicara Politik Sampai 2023
2022-05-19 22:37:19
 

Syahganda Nainggolan.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kinerja para pembantu Presiden Joko Widodo disorot masyarakat lantaran terlalu nyaring menggaungkan peta politik untuk Pilpres 2024 mendatang dan lalai dengan amanah yang diemban.

Soal kritik publik itu, Inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan pun meminta Jokowi menerbitkan satu instruksi khusus untuk menjaga kinerja pada menteri di kabinet.

Setidaknya, kata Syahganda, melalui instruksi itu Jokowi bisa meminta jajaran kabinet fokus bekerja dan tidak melakukan kegiatan politik elektoral.

"Buat saja Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, semua menteri tidak boleh bicara politik sampai Tahun 2023," ujar Syahganda lewat keterangannya, Kamis (19/5).

Syahganda menegaskan, Jokowi juga harus berani untuk mengganti anak buahnya yang tidak bekerja secara maksimal di dua tahun terakhir kepemimpinannya ini.

"Kalau perlu ganti menteri agar fokus, dilakukan reshuffle. Jokowi harus keras kepada menterinya, supaya etika bernegara bisa ditegakkan," demikian Syahganda.(akw/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Politik
 
  Syahganda Nainggolan Desak Jokowi Terbitkan Inpres Agar Menteri Tak Bicara Politik Sampai 2023
  Hadapi Tahun Politik 2024, Syarief Hasan: Pentingnya Mengedepankan Politik Yang Santun
  Perlu Restorasi Sejumlah Kebijakan dalam Proses Politik di Tanah Air
  Setiap Anggota DPR Harus Bisa Menguasai Seni Berpolitik
  Mengungkap Sejarah Tidak Boleh Bias Politik dan Kepentingan
 
ads1

  Berita Utama
Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

 

ads2

  Berita Terkini
 
BAPERA Sambangi Polres Metro Jakarta Selatan, Minta Pemilik Holywings Diperiksa

Dipilih Ribuan Warganet, Firli Tak Mau Terganggu Isu Capres

Netty Aher Minta Kebijakan Pembelian Kebutuhan Dasar Pakai Aplikasi Dievaluasi

Ketua DPR Dicurhati Nelayan di Cirebon: Sulitnya Solar, Asuransi, hingga Pembangunan 'Jetty'

Legislator Sebut UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2