Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
TNI-Polri
TNI Siap Bantu Polri Mengamankan Pesta Demokrasi
2018-03-21 04:24:26
 

 
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak tahun 2018 di 171 daerah (17 Provinsi, 39 Kota, 115 Kabupaten) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden tahun 2019, TNI siap membantu tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam rangka mengamankan dan mensukseskan jalannya pesta demokrasi.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. dalam sambutannya pada acara “Makan Malam Bersama Aparat TNI dan Polri”, yang dihadiri oleh 2.000 personel TNI dan Polri, Taruna dan Taruni AAU serta PNS TNI dan Polri di wilayah Eks Karesidenan Kedu, bertempat di Monumen Pangeran Diponegoro, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin malam (19/3).

"Malam ini, saya melihat warna warna pelangi di tempat bersejarah. Ternyata warna itu adalah perpaduan warna dari keberagaman TNI AD, AL, AU dan Polri serta PNS yang terlihat solid dan kompak dalam menyongsong berbagai tugas pengabdian," ujar Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Panglima TNI mengatakan bahwa tugas pokok TNI dan Polri memiliki perbedaan,namun tujuannya adalah satu yaitu demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Semuanya saling mengisi satu sama lain, demi menjaga keutuhan wilayah NKRI. Semoga apa yang sudah kita bina dan tunjukan pada malam hari ini adalah bagian dari wujud soliditas TNI dan Polri," ujarnya.

"Mari kita sukseskan pesta demokrasi dan ciptakan suasana yang aman serta mendukung Polri dalam pengamanan Pemilukada 2018, Pileg dan Pemilu 2019. Saya yakin dengan soliditas TNI dan Polri, kegiatan pesta demokrasi tersebut dapat berjalan aman dan lancar," tutur Panglima TNI.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan, TNI dan Polri sudah berkomitmen bahwa Netralitas TNI dan Polri adalah segala-galanya dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apabila ada beberapa senior dari TNI maupun Polri yang mencalonkan diri menjadi peserta kepala daerah maupun Purnawirawan TNI dan Polri, maka sudah tidak ada lagi hubungan dengan institusi TNI dan Polri, namun hubungan silaturahmi tetap dijaga. "Semuanya sudah putus dan itu adalah komitmen dari Panglima TNI dan Kapolri," tegasnya.

Dihadapan awak media, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa tujuan utama acara makan malam bersama aparat TNI dan Polri adalah menunjukkan kebersamaan yang sudah terjalin selama ini, yaitu soliditas TNI dan Polri.

Terkait pesta demokrasi Pemilukada 2018 maupun Pileg dan Pemilu 2019, Panglima TNI menyampaikan bahwa soliditas TNI dan Polri akan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat Indonesia. "Semoga pesta demokrasi akan berjalan dengan lancar dan aman. TNI siap membantu kepolisian dalam rangka mensukseskan pesta demokrasi 2018 dan 2019," katanya.(TNI/bh/sya)



 
   Berita Terkait > TNI-Polri
 
  13 Lokasi GaGe PPKM Level 2 Jakarta Tetap Belaku Bagi Kendaraan Plat Hitam TNI-Polri
  HUT TNI ke-76, Kabid Propam Polda Metro: Sinergitas TNI-Polri Akan Selalu Mewarnai Perjalanan Bangsa
  Kapolri Ingin Pos Penyekatan Kabupaten dan Kota di Bangka Belitung Dioptimalkan
  TNI-Polri dan Pemprov DKI Jakarta: Malam Takbiran Dirumah Saja, Tidak Boleh Berkerumun
  Polri dan TNI Gelar Rakor Awal Antisipasi Lonjakan Arus Balik Lebaran 2021
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2