JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir bersama Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto menerima silaturahim Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio, dan Heri Sebayang Ketua DPD Partai Demokrat DIY.

Haedar mengatakan bahwa silaturahim ini sudah lama diagendakan. Pertemuan tersebut merupakan ajang diskusi dan silaturahim mengenai kebangsaan dan kenegaraan.

"Tentu dalam dua perspektif yang berbeda. Satu dari Mas AHY dari aspek politik sebagaimana posisinya sebagai ketua umum Partai Demokrat dan kami (Muhammadiyah) dari perspektif kemasyarakatan dan kebangsaan yang tentu tidak masuk ke arena partai politik," tutur Haedar pada Sabtu (3/3).

Dalam kesempatan tersebut Haedar berpesan empat hal, pertama, tentang kondisi bangsa ini yang secara umum bahwa kehidupan kebangsaan kita masih ada di dalam koridor demokrasi dan konstitusi, tetapi disatu sisi juga menghadapi sejumlah masalah dalam kehidupan berdemokrasi dimana ada politik yang transaksional, politik yang cenderung oligarki, politik yang sampai batas tertentu oportunistik dan nir etika.

Kedua, dalam konteks kehidupan kebangsaan maupun politik yang menjadi arena partai politik Haedar menegaskan semua pihak harus berdiri tegak di atas konstitusi.

"Indonesia itu kuat dan akan tetap eksis karena dia memiliki konstitusi yang kuat, dari pembukaan UUD 45 serta berbagai macam UUD tempat di mana koridor kita berbangsa dan bernegara. Nah sekali ada defiasi terhadap konstritusi dan perundang-undangan maka biasanya akan timbul masalah dalam kehidupan kebangsaan kita, lebih-lebih konstitusi yang berkaitan dengan cita-cita luhur bangsa yang berkaitan sebagai negara merdeka bersatu, berdaulat, adil dan Makmur yang itu menjadi cita-cita kehidupan bangsa kita oleh para pendiri negeri ini," jelas Haedar.

Haedar juga menegaskan pentingnya Pancasila sebagai rujukan bangsa kita termasuk di dalam politik. "Jangan sampai Pancasila berhenti pada lisan, tulisan, dan retorika. Pesan kami pada Partai Demokrat dan semua elite politik yakni Pancasila sebagai political behaviour menjadi pola perilaku politik yang didasarkan pada nilai ketuhanan yang maha esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," jelas Haedar.

Selain itu, Haedar juga berharap seluruh komponen bangsa, lebih-lebih di kekuatan politik dan pemerintahan memberi teladan dan contoh serta aplikasi dalam kehidupan berpolitik.

Ketiga, Haedar menekankan pentingnya agama dan etika sebagai nilai dasar dan nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara.

"Agama bukan hanya urusan primordial antara pemeluk agama dengan Tuhan, namun juga menyangkut nilai kebaikan dan keselamatan, nilai kebaikan, kedamaian yang menyatu dalam kehidupan nadi bangsa Indonesia," tutur Haedar.

Keempat, Haedar menuturkan seluruh komponen bangsa serta kekuatan politik dan pemerintahan harus memiliki komitmen dalam persatuan dan kemajuan Indonesia.

"Indonesia eksis ketika kita bersatu dalam perbedaan, secara umum kita harus ada dalam kolektifitas, terikat dalam persatuan. Bangsa lain yang jatuh karena rusaknya persatuan, tokoh politik harus merawat persatuan, jangan mengganggap enteng persatuan," jelas Haedar.

Di luar persatuan dan kemajuan, potensi yang dimiliki bangsa ini hebat-hebat, tetapi secara koletif dan sistem harus memacu diri agar Indonesia menjadi negara yang maju.

"Jangan sampai bangsa ini menjadi bangsa yang pasif dan menjadi objek dari kemajuan pihak lain. Parpol harus punya komitmen memajuakan bangsa ini, jangan berhenti pada usaha untuk kepentingan politik masing-masing dan lupa bahwa kita merdeka, dan kita menjadi Indoneia untuk menjadi bangsa yang maju," tutup Haedar.(muhammadiyah/bh/sya)