JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo baru saja dimulai. Sejumlah “pekerjaan rumah” telah menumpuk untuk diselesaikan. Jokowi, begitu Presiden ketujuh ini biasa disapa, menamakan kabinetnya sebagai “Kabinet Kerja”.

Tak terkecuali persoalan di bidang penegakan hukum, khususnya korupsi yang telah lima tahun belakangan ini, menjadi pusat perhatian utama masyarakat. Tentu saja, semua pihak menunggu janji sang Presiden saat masa kampanye lalu yang mengatakan akan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, gerakan pemberantasan korupsi hari ini harus diperkuat, bila melihat upaya perlawanan para koruptor yang terstruktur, sistematis dan masif. “Perlawanan tidak bisa dengan cara yang biasa lagi, harus yang luar biasa,” katanya.

Senada dengan itu, Pakar Hukum Pidana Marjono Reksodiputro dari Universitas Indonesia pun setuju. Menurutnya, KPK dan dua lembaga lainnya, harus diperkuat oleh Presiden Jokowi untuk memberantas korupsi. Dua lembaga lainnya yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kalau fungsi tiga lembaga tersebut dilemahkan, pemberantasan korupsi jadi mandek," kata Marjono beberapa waktu lalu.

Misalnya, kata Marjono, soal kewenangan penyadapan yang dilakukan KPK. Ia menilai, manuver DPR yang belakangan selalu mempersoalkan fungsi penyadapan KPK dengan jalan merevisi kembali Undang-Undang KPK menjadi salah satu ancaman. "Penyadapan masih penting," katanya.

LPSK dan PPATK merupakan dua institusi yang menunjang penegak hukum seperti KPK dalam menjalankan tugas. "Perkuat lagi fungsi perlindungannya, ini mampu mengungkap kasus korupsi secara efektif. Dengan penguatan itu, saya optimistis angka korupsi dapat turun," kata Marjono.(kpk/bhc/sya)