JAKARTA, Berita HUKUM - Pasangan calon Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi) menilai kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta tidak berimbang, lantaran terlalu berpihak pada salah satu pasangan Cagub.

"Bawaslu DKI bisa ditekan dan akan mengikuti siapa yang menekannya. Bawaslu itu kerja hanya jalankan undang-undang dan aturan," kata Syarif, selaku sekretaris tim pemenangan Anies-Sandi kepada waratwan di Jakarta, Kamis (12/1).

Dia menyatakan bahwa Bawaslu tidak transparan dalam menangani sejumlah pelanggaran yang terjadi pada Pilkada DKI 2017. Salah satunya dalam kasus deklarasi dukungan Kader Partai Nasdem Jakarta Timur kepada pasangan Anies-Sandi. Deklarasi dukungan itu malah dinilai sebagai bentuk pelanggaran administratif kepada kubu Anies-Sandi.

"Saya minta penjelasan detail pelanggaran itu. Itu harusnya masuk etika politik, kok pelanggaran administrasi," jelas Syarif.

Pada kasus lain terkait kinerja Bawaslu DKI yang tidak berimbang. Pelanggaran yang dilakukan pasangan rival Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat (Ahok-Djarot) selalu dikatakan tidak memenuhi unsur atau waktunya sudah lewat.

Misalnya kasus iklan display di salah satu media cetak pada 18 Desember lalu. Di mana terdapat ajakan untuk memilih pasangan Ahok-Djarot lewat gambar. Yakni iklan untuk menghadiri zikir bersama Majelis Zikir Manaqib Junaedi Albaghdadi yang digelar di Stadion Rawamangun.

"Nah ada iklannya, masak bukan pelanggaran. Apalagi diperkuat kehadiran Djarot. Kami berencana bawa kasus ini ke Dewan Kehormataan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," tegas Syarif.(wah/rmol/bh/sya)