Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu 2014
Tim Prabowo - Hatta Ajukan Gugatan ke MK Agar Hasilkan Demokrasi Berkekuatan Hukum Tetap
Wednesday 06 Aug 2014 18:40:55
 

Ribuan Massa Tim Koalisi Merah Putih Pasangan Prabowo-Hatta di depan gedung MK untuk Mengawal Sidang Perdana Gugatan Pilpres 2014, Jakarta Rabu (6/8).(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Hari ini, Rabu (6/8), telah dilaksanakan sidang perdana gugatan Pemilihan Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang ini merupakan sidang pendahuluan untuk peninjauan dan perbaikan berkas-berkas yang gugatan yang diajukan oleh Tim Hukum Prabowo – Hatta.

Sidang perdana tersebut dihadiri secara langsung oleh Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Dalam sidang hari pertama tersebut MK memutuskan untuk waktu 1 x 24 jam kepada kubu Prabowo-Hatta untuk memperbaiki gugatannya. MK juga mempersilakan pihak pemohon dan termohon menghadirkan saksi dalam sidang selanjutnya.

Anggota Anggota Tim Perjuangan Merah Putih Untuk Kebenaran dan Keadilan pendukung pasangan Prabowo – Hatta, Ahmad Muzani mengatakan bahwa tujuan utama dari pengajuan gugatan hasil Pilpres 2014 adalah diperolehnya sebuah keputusan yang berkekuatan hukum yang tepat. “Pengajuan gugatan hasil Pilpres yang diajukan ke MK oleh Tim Prabowo-Hatta merupakan sebuah hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang.

“Adanya pengajuan sengketa hasil Pilpres ini bukan bertujuan untuk memenangkan salah satu pihak . Seperti yang pernah ditegaskan oleh Bapak Prabowo Subianto bahwa kami siap menang dan siap kalah jika pelaksanaan Pemilu sebagai proses demokrasi berjalan dengan adil, bukan dengan proses demokrasi yang dicurangi. Oleh karena itu, tujuan utama dari gugatan hasil Pilpres ini adalah untuk mewujudkan proses demokrasi di Indonesia yang lebih matang. Tentunya jika hal ini bisa diwujudkan dengan baik yang diuntungkan bukan hanya satu atau dua pihak, namun akan menguntungkan seluruh rakyat Indonesia.” tutup Muzani.(pgr/mega/aziz/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Pemilu 2014
 
  Sah, Jokowi – JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019
  3 MURI akan Diserahkan pada Acara Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi
  Wacana Penghapusan Kementerian Agama: Lawan!
  NCID: Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tinggal 20%
  Tenggat Pendaftaran Perkara 3 Hari, UU Pilpres Digugat
 
ads1

  Berita Utama
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

 

ads2

  Berita Terkini
 
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2