Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
GAS - Gerakan Anti SBY
Tritura Jilid II
Wednesday 23 May 2012 20:19:30
 

Ilustrasi, Demo Gerakan Anti SBY (GAS). (Foto: seruu)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Gerakan Anti Susilo Bambang Yudhoyono (GAS) menyerukan Tritura (tiga tuntutan rakyat Indonesia) jilid II untuk perubahan Indonesia yang lebih baik.

Menurut Koordinator GAS, Yosef Sampurna Nggarang, situasi hari ini sama dengan keadaan pada 1965 lalu. Di mana kaum pergerakan dan mahasiswa menggelorakan Tritura untuk membuat perubahan di Indonesia.

"Kalau mau perubahan mari menggelorakan Trikora jilid 2 ini. Pertama, menurunkan harga pokok. Kedua, turunkan SBY-Budiono dan rezimnya yang korup. Ketiga, cabut semua Undang-Undang yang menyengsarakan rakyat dan bertentangan dengan UUD 1945," jelas Yosef di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/5).

Diakuinya, kondisi keamanan, hukum, dan ekonomi semakin memburuk, sehingga masyarakat semakin hilang harapan dan tidak bisa mengadu ke mana pun. "Negara ini sudah hilang kepemimpinan dan keteladanan. Jadi lembaga negara yang semestinya bekerja kini sudah tidak lagi bekerja," terangnya.

Semua harapan kini dinyatakannya telah hilang. Presiden sebagai pemimpin pemerintah, sibuk dalam pencitraan dan mengumpulkan kekayaan. Begitu juga DPR, sibuk membuat Undang-undang yang menguntungkan para pengusaha, sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia hidup sengsara.

"Perubahan yang diinginkan bahwa politik, ekonomi, dan sosial harus dikembalikan seperti keadaan semula. Presiden harus turun, karena bangsa ini sudah kehilangan kepemimpinannya. Mau belajar kepada siapa lagi kita tentang kearifan," tegasnya.

Dalam menyampaikan durasi penyampaian pesan-pesan GAS, Yosef menyatakan, "sampai ada perubahan, tanggal 28 Mei kita akan turun lagi, akan membawa massa lebih besar karena melibatkan buruh.” simpulnya.

SBY ditambahkannya sudah harga mati untuk diganti dengan presiden sementara. Yaitu presidensial yang bisa menata ekonomi, menyediakan pangan, dan mengatur pemilu yang bersih. GAS, dilanjutkannya, tidak akan mundur sampai ada perubahan. "Sampai ada perubahan, tanggal 28 Mei kita akan turun lagi akan membawa massa lebih besar karena melibatkan buruh," tutupnya.(bhc/frd/rat)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan

KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia

Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia

KPK Petakan 3 Titik Rawan Korupsi APBD, Mitigasi Potensi Kebocoran Daerah Capai Rp2,37 Triliun

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2