JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah disahkan pada November 2014 lalu. Namun sepertinya belum banyak masyarakat yang mengetahui UU ini, sehingga penghargaan kepada karya cipta dirasa masih kurang. Bahkan, pembajakan pun tak kunjung berhenti.

Demikian dikatakan Anggota Komisi X Krisna Mukti, saat RDPU dengan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRINDO), Asosiasi Penerbit Musik Indonesia (APMINDO), Wahana Musik Indonesia (WMI), Royalti Anugerah Indonesia (RAI), dan Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia (APPRI).

“Bagaimana kita mengedukasi atau sosialisasi UU Hak Cipta ini kepada masyarakat. Karena ketidakpahaman dan ketidaktahuan itu pembajakan itu terus terjadi. Kita semua harus membantu bagaimana menyampaikan UU Hak Cipta yang baru ini dengan bahasa yang sederhana dan tidak njelimet, jadi mereka bisa memahami dan menerima hal itu,” kata Krisna, di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Senin (2/02/15).

Sosialisasi itu, tambah Politisi F-PKB ini, termasuk kepada para pelaku industri perhotelan, restoran, café, dan rumah karaoke, dan lainnya. Pasalnya, para pelaku industri tersebut tidak paham, jika menggunakan karya cipta para musisi harus membayar royalti.

“Makanya itu kenapa rekan saya Inul Daratista itu sering kali rumah karaokenya pasti digerebek polisi hanya gara-gara masalah royalty itu. Jadi kedepannya, jika UU ini disosialisasikna, kita semuanya sama-sama enak. Para pencipta lagu bisa mendapatkan haknya, penggunanya juga dapat melanggar hak cipta tersebut,” imbuh Politisi asal Dapil Jawa Barat VII ini.

Sebelumnya, ASIRINDO menyatakan akan memberikan lisensi legal terhadap rumah karaoke di seluruh Indonesia. Diperkirakan, ada sekitar 2500 rumah karaoke, dan terdiri dari family karaoke dan luxury karaoke. ASIRINDO menargetkan pendapatan Rp 100 miliar pada 2015 dari seluruh rumah karaoke sebagai pengguna hak cipta tersebut.(sf,hi/dpr/bhc/sya)