Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
UU Pemilu Diharapkan Tidak Diubah Tiap Lima Tahunan
2021-01-12 12:16:49
 

Ilustrasi. Tampak suasana saat para petugas KPPS di TPS saat menghitung perolehan suara Pilkada Tangerang Selatan 2020.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus setuju bila UU Pemilu tidak direvisi tiap lima tahun sekali. Ia berharap revisi UU Pemilu kali ini bisa dioptimalkan untuk jangka yang lebih panjang dan bukan mengakomodir situasi tertentu dan kepentingan tertentu mengikuti siklus lima tahunan saja.

UU Pemilu seyogyanya dievaluasi setelah berjalan tiga atau lima kali pemilu. Hal itu penting agar tidak ada kesan merubah regulasi pemilu demi kepentingan politik. "Kami selalu me-review undang-undang itu. Bagaimana kedepannya kita membuat tradisi, hasil terhadap revisi undang-undang itu, bisa digunakan 3 hingga 5 kali pemilu. Itu merupakan komitmen kami di Komisi II," kata Guspardi dalam keterangan persnya, Selasa (12/1).

Politisi Fraksi PAN itu menuturkan, seharusnya UU Pemilu tidak direvisi terlalu cepat. Jika UU Pemilu kerap gonta ganti dan direvisi menjelang pemilu, akan menimbulkan kesan adanya kepentingan politik sesaat terutama dari partai-partai besar yang berkuasa.

"Tentu kurang elok rasanya dan terkesan ada kepentingan sesaat dari partai partai yang berkuasa atau lain sebagainya. Untuk itu, kami di Komisi II sudah mempunyai komitmen dan itu sudah kita bangun dengan harapan revisi UU Pemilu kedepan harus continuity dan didorong berdasarkan kebutuhan obyektif demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Jangan sampai demokrasi Indonesia dicederai dengan praktik revisi regulasi demi kepentingan jangka pendek partai politik atau siapapun," ujarnya.(dep/es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Sinergi Antar Lembaga Jadi Kunci Sukses Penyelenggaraan Pemilu 2024
  UU Pemilu Diharapkan Tidak Diubah Tiap Lima Tahunan
  Penerapan 'E-Voting' dalam Pemilu Perlu Dikaji Mendalam
  Perlunya Pembentukan Lembaga Peradilan Pemilu
  Tiga Pakar Bicara Soal Pemilu Serentak
 
ads1

  Berita Utama
Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa

PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO

Cara Mendapat Obat Gratis Khusus Pasien COVID-19 yang Isoman

Wakil Ketua MPR Tagih Janji Semua Bansos PPKM Darurat

 

ads2

  Berita Terkini
 
Vaksinasi Tuntas' Hasil Inisiasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Diapresiasi Gubernur DKI Anies Baswedan

Peringati HBA Ke-61, Kejari Ngada Adakan Baksos untuk Warga Isoman

Tes Covid-19 Menurun, Wakil Ketua MPR: Berbahaya, Seakan Covid-19 Menurun Namun Nyatanya Masih Tinggi

Irjen Kemenkumham: 3 Poin Keajaiban Berbagi Ditengah Pandemi Covid-19

Warga Merasa Nyaman Bayar Pajak di Samsat Cinere dan Depok karena Prokes Diterapkan dengan Baik

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2