KOREA UTARA, Berita HUKUM - Korea Utara mengklaim berhasil menguji coba peluru kendali jarak jauh dan mengenai sasaran berjarak 1.500 kilometer. Peluncuran rudal oleh Korut menempatkan Jepang di bawah ancaman berganda.
Ujicoba peluru kendali oleh Korea Utara kali ini terutama membuat resah, karena untuk pertamakalinya menggunakan platform peluncuran yang mobil, dan mampu berpindah dalam tempo singkat.
Hal ini pertama kali dikabarkan kantor berita pemerintah, KCNA, Senin (12/9). Pemerintah di Pyongyang mengklaim peluru kendali generasi terbaru "merupakan senjata strategis yang bernilai signifikan," serta dikembangkan untuk memenuhi tuntutan Kim Jong Un.
Dalam laporannya, KCNA memublikasikan dua foto yang menampilkan truk peluncur, dan sebuah peluru kendali dengan sepasang sirip dan sayap yang sedang terbang di udara. Tidak jelas apakah rudal tersebut bisa membawa hulu ledak nuklir.
"Ujicoba ini menunjukkan semua indikasi teknis telah memenuhi persyaratan desain. Secara keseluruhan, efisiensi operasi terkonfirmasi sangat baik," tulis media pemerintah tersebut. Korut disebut tidak hanya mengembangkan mesin roket baru, melainkan juga sistem navigasi dan pemandu yang lebih akurat.
Namun begitu, Kim sendiri dikabarkan tidak menghadiri jalannya ujicoba. KCNA melaporkan, acara dihadir oleh petinggi militer, Pak Jong Chon, yang pada kesempatan tersebut kembali mendesak para ilmuwan untuk "berjibaku meningkatkan' kemampuan militer Korea Utara.
Basis militer Amerika Serikat di sekitar Semenanjung Korea
Pyongyang selama ini bersikeras mengembangkan senjata nuklir untuk menghadapi apa yang mereka sebut sebagai "permusuhan" oleh Korsel dan AS.
Diperkirakan, ujicoba kali ini diniatkan untuk menekan pemerintahan Joe Biden agar membuka kembali kanal diplomasi yang beku sejak suksesi di Washington. Kepada bekas Presiden Donald Trump, Kim gencar menawarkan damai,
Jepang dalam radius rudal Korut
Kepala staf gabungan militer Korea Selatan mengaku saat ini sedang menganalisa teknologi yang digunakan Korut, berdasarkan informasi rahasia yang dikumpulkan bersama dinas intelijen AS, lapor Associated Press.
Adapun Komando Indo-Pasifik AS mengatakan akan terus memonitor upaya Pyongyang "mengembangkan program militernya dan ancaman terhadap negara-negara tetangga dan dunia internasional."
Pemerintah Jepang mengungkapkan "kekhawatiran mendalam" terhadap perkembangan di Semenanjung Korea. Sekretaris Kabinet Jepang, Katsunobu Kato, mengatakan peluru kendali Korut menciptakan "ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan Jepang, serta wilayah di sekitar."
Salah satu calon perdana menteri Jepang, Fumio Kishida, mengimbau militer meningkatkan kapasitas, menyusut "iklim keamanan di sekitar Jepang yang semakin sulit," kata dia dalam sebuah jumpa pers di Tokyo, Senin (13/9).
"Kita harus berupaya memastikan keamanan maritim melalui langkah-langkah seperti memperkuat kapabilitas pasukan penjaga pantai dan memberikan kewenangan bagi mereka untuk bekerjasama dengan militer," kata dia.
Kishida adalah salah satu kandidat paling kuat untuk mengisi jabatan ketua umum Partai Liberal Demokrat (LDP) usai pengunduran diri Perdana Menteri Yoshihide Suga. Dia mengindikasikan ingin memperkuat kerjasama dengan negara-negara sekutu untuk menangkal ancaman dari seberang laut.
"Melalui kooperasi dengan negara-negara yang berbagi nilai-nilai universial serupa dengan Jepang, saya ingin menjunjung tinggi obor kebebasan dan demokrasi," kata bekas menteri luar negeri itu.(rzn/hp /ap/rtr/dw.com/bh/sya)
