JAKARTA, Berita HUKUM - Terdakwa kasus suap terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung Selatan, tahun 2004. Izedrik Emir Moeis, mantan Ketua Banggar DPR-RI, di Vonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Emir dinilai Hakim terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan suap, namun vonis ini masih jauh di bawah tuntutan JPU KPK.

Emir Moes yang juga merupakan Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mendapat tambahan hukuman dari Majelis Hakim, juga menjatuhkannya pidana denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan.

Menurut Hakim yang menyidang Emir terbukti dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 11 dan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 3 tahun dan pidana denda Rp150 juta apabila tidak dibayarkan diganti dengan 3 bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim, Matheus Samiaji, saat membacakan amar putusan, di Pengadilan Tipikor, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan Senin (14/4).

Majelis Hhakim memaparkan, Emir terbukti menerima suap berupa uang sebesar 357 ribu dolar AS atau sekitar Rp. 4,2 milyar dari Alstom Power Incorporated asal AS.

Suap diterima lewat Presiden Direktur Pacific Resources Inc., Pirooz Muhammad Sharafih dengan maksud memenangkan konsorsium Alstom Inc., Marubeni Corporation asal Jepang dan PT Alstom Energy System dari Indonesia terkait pembangunan enam bagian PLTU Tarahan.

Vonis ini jauh lebih ringan dari tunutuan Jaksa, dimana pada sidang sebelumnya Emir dituntut 4,6 tahun penjara oleh jaksa KPK. Dia juga diwajibkan membayar uang denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan, atas vonis ini Emir dan pengacaranya masih pikir-pikir.(bhc/dar)