Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Demo didepan Gedung KPK
Wakil Bupati Sanggau Diduga Korupsi DPID Fiktif
Friday 27 Sep 2013 15:35:14
 

Demo Masyarakat Sanggau, Kalimantan Barat di depan Gedung KPK Jakarta.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan masyarakat yang mengklaim berasal dari Sanggau Kalimantan Barat, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jum'at (27/9) Jakarta Selatan, guna mendesak KPK memeriksa Paulus Hadi yang diduga terlibat kasus penyimpangan Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID).

Wakil Bupati Kabupaten Sanggau ini diduga kuat, memiliki peran strategis dalam mengarahkan dan mengatur seluruh proyek DPID untuk dimenangkan serta menguntungkan kelompoknya, dan banyak infrastruktur yang fiktif, dan praktik ini tidak berdiri sendiri namun melibatkan beberapa kolega di tingkat pusat.

Menurut salah seorang koordinator pendemo, Aswan Gajali, menyampaikan beberapa perwakilan elemen masyarakat Kabupaten Sanggau di Jakarta, menyatakan sikap sebagai berikut.

"Mendesak kepada KPK untuk segera mengambil alih kasus DPID tahun 2010 di Sanggau yang melibatkan Paulus Hadi," ujar Aswan dalam pernyataan persnya.

Selanjutnya, mendesak KPK segera memeriksa dan menetapkan Paulus Hadi sebagai tersangka, dan memenjarakanya. Sekaligus memeriksa pejabat-pejabat lain yang diduga terlibat dalam kasus ini, yang merugikan negara sebesar Rp 14,5 miliar.

Dalam aksinya pendemo menyebut diri mereka sebagai Revolusi Putih, aksi demo berlangsung aman hingga akhirnya pendemo membubarkan diri dengan tertib.(bhc/put)



 
   Berita Terkait > Demo Didepan Gedung KPK
 
  KPK Harus Segera Panggil Kemenko PMK, Menteri Puan!
  AKU KPK Dukung Penuh KPK Berantas Kasus APBD Riau 2015
  AMPAK Demo Terkait Dugaan Kasus Pembelian Sumur Minyak di Malaysia
  AMPT Demo Desak KPK Periksa Ichwanul Idrus Dirut LPPNPI
  AKRAB Demo KPK Tuntut Kasus Korupsi Setya Novanto
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2