Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Fadli Zon
Wakil Ketua DPR Fadli Zon Desak Mendagri Mundur
2018-12-12 15:17:40
 

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon.(Foto: Odjie/od)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendesak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar sebaiknya mundur dari jabatannya menyusul penemuan ribuan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang tercecer di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur. Menurut Fadli, dalam kurun empat tahun menjabat, Tjahjo dinilai tidak dapat menyelesaikan persoalan yang sifatnya mendasar.

"Saudara Tjahjo Kumolo sebaiknya mengundurkan diri saja. Ini enggak becus mengurus masalah e-KTP, mengurus DPT (daftar pemilih tetap) dan juga mengurus data-data kependudukan," ujar Fadli seusai menjadi Keynote Speaker dalam acara 'Nasib Dana Otsus Papua Pasca 2021' di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (11/12).

Ketidakmampuan Kemendagri mengurus data kependudukan, menurut Wakil Ketua Umum Gerindra ini juga terlihat dari wacana memasukkan 31 jiwa dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Hal itu disebut Fadli membuat kepercayaan masyarakat semakin hilang.

"Jadi sudah tidak percaya dengan data kependudukan, DPT, kemudian ditambah lagi berkarung-karung yang tercecer ini dan ini bukan sekali dua kali, sudah sering kali," tegasnya.

Fadli menilai perlu ada evaluasi total di tubuh Kemendagri karena banyak persoalan dalam mengelola data kependudukan. Selain itu, Fadli meminta Tjahjo membuktikan pernyataannya yang menyebut ada unsur politisasi terhadap kasus tercecernya e-KTP tersebut.

"Mau pihak tertentu, mau pihak mana ya buktikan dong. Kalau kejadian berulang-ulang itu keledai aja nggak sampai dua kali masuk ke lubang. Ini berkali-kali berkarung-karung itu tercecer dimana-mana," imbuh politisi dapil Jawa Barat V tersebut.(eps,mp/DPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait > Fadli Zon
 
  Teguran Partai Gerindra Bikin DPR Makin Lemah, Fadli Zon Harus Melawan
  Fadli Zon Terpilih Jadi Biro Komisi Demokrasi dan HAM IPU
  Diplomasi Parlemen Bagian dari Diplomasi Total Indonesia
  Fadli Zon Jabat Ketua BKSAP
  Tak Peduli Gerindra Gabung Koalisi Pemerintah, Fadli Zon: Saya Akan Tetap Kritis
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan PKPU Makon Ditolak, Asianet Menghormati dan Mengapresiasi Putusan Pengadilan Niaga Jakpus

Komisi III DPR Minta Presiden Prabowo Tarik Jabatan Sipil Anggota Polri Aktif Usai Putusan MK

Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan PKPU Makon Ditolak, Asianet Menghormati dan Mengapresiasi Putusan Pengadilan Niaga Jakpus

Komisi III DPR Minta Presiden Prabowo Tarik Jabatan Sipil Anggota Polri Aktif Usai Putusan MK

Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Viral Konten Dedi Mulyadi soal Sumber Air Aqua, Ini Klarifikasi AQUA

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2