BOGOR, Berita HUKUM - Berakhirnya Rapat Kerja, berarti pelaksanaan tugas dan pekerjaan baru akan dimulai. Untuk itu, yang perlu dipikirkan dan diikhtiarkan adalah bagaimana seluruh jajaran Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) melaksanakan hasil rapat kerja dengan komitmen dan konsekuen. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua (MK), Achmad Sodiki saat penutupan acara Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2013, Minggu (20/1) di Cisarua, Bogor.

“Hasil rapat kerja ini hendaknya diposisikan sebagai pedoman pelaksanaan program kerja dan kegiatan selama tahun 2013. Sebagai sebuah pedoman, maka ia harus ditaati dan dipatuhi,” imbuh Sodiki.

Dalam kesempatan tersebut Achmad Sodiki juga mengingatkan bahwa pada Tahun 2014 Mahkamah Konstitusi (MK) akan memiliki hajatan besar seiring dengan dilaksanakannya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. “Saya berpesan agar seluruh jajaran Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK untuk meningkatkan kesiapan menghadapi gelaran Pemilu 2014, baik pada aspek SDM, yang terkait dengan kompetensi pegawai dalam mendukung proses peradilan MK, maupun pada aspek kelembagaan,” pesan Sodiki.

Achmad Sodiki juga mengharapkan apa yang dipersiapkan oleh Mahkamah Konstitusi sekarang ini dapat mengacu dan berkaca pada penanganan PHPU pada tahun 2009 yang lalu. Hal-hal yang sekiranya kurang baik atau kurang efektif, perlu dipikirkan perbaikannya. Hal ini penting agar MK dapat menjalankan kewenangan konstitusionalnya dengan baik, lancar, dan adil, sekaligus meneguhkan peran MK dalam mengawal demokrasi dan mengawal suksesi kepemimpinan nasional yang adil dan demokratis.

Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi akan meresmikan Gedung Pusat Pendidikan Konstitusi. Untuk itu, Sodiki menekankan agar jajarana Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mengptimalkan tahun 2013 dengan menyelenggarakan kegiatan yang diarahkan dapat mendukung persiapan penanganan PHPU 2014. Misalnya, dengan menyelenggarakan kegiatan pemahaman hukum acara PHPU Legislatif atau Presiden yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik penyelenggara maupun peserta pemilu 2014. “Saya yakin, kegiatan semacam itu akan berkontribusi terhadap kelancaran penanganan PHPU, yang berarti menjamin kelancaran suksesi kepemimpinan,” tambahnya.

Terakhir, Achmad Sodiki berpesan agar pegawai selalu meningkatkan kualitas diri masing-masing, baik dari sikap, perilaku, dan profesionalisme. Ini penting, karena kualitas MK ke depan sangat ditentukan oleh pegawai-pegawai yang memiliki sikap yang baik, memiliki kompetensi melayani, memiliki integritas, dan profesionalisme.

Pakta Integritas

Sebelumnya, Sekjen (MK), Janedjri M. Gaffar melaporkan hasil Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi TA 2013 yang berlangsung dari Jumat s.d Ahad, 18-20 Januari 2013 di Hotel Grand Ussu, Cisarua, Bogor.

Janedjri menjelaskan, bahwa salah satu kunci penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien adalah kemampuan organisasi tersebut untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan capaian-capaian yang telah dihasilkan. Namun demikian, prosesnya tidak berhenti hanya sampai pada tahap evaluasi saja, akan tetapi hasil evaluasi yang telah dilakukan tersebut, secara sadar dan konsisten harus ditindaklanjuti dengan menekanan pada orientasi untuk perbaikan dan peningkatan performa organisasi demi tercapainya tujuan organisasi.

Melalui diskusi-diskusi dan musyawarah yang telah diselenggarakan dalam rapat pleno maupun rapat komisi, rapat kerja ini merumuskan dan menghasilkan Dokumen Rencana Aksi TA 2013, Dokumen Rencana Penyerapan Dana TA 2013, Dokumen Rencana Kinerja TA 2013, Dokumen Usulan APBN-P TA 2013, Dokumen Term of Refferrence dan RAB Usulan APBN-p TA 2013, Dokumen Rencana Kerja K/L Mahkamah Konstitusi TA 2014 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2014.

Pada kesempatan Rapat Kerja Tahun 2013 ini juga dilakukan penandatangan Pakta Integritas dan Penetapan Kinerja oleh seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pakta integritas ini merupakan bentuk komitmen masing-masing unit kerja dalam lingkup Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan hasil rapat kerja ini secara konsisten.(as/mk/bhc/rby)