JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan tanggapan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan pernyataan Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2018 silam. Pasalnya, pernyataan SBY tersebut adalah bentuk masukan, kritikan, dan saran serta sikap kenegarawanan yang ditunjukkan SBY sebagai orang yang pernah memimpin bangsa ini.

Pada 2018 silam, SBY mengingatkan para pemimpin untuk tidak menakut-nakuti masyarakat dengan kekuasaan yang dimiliki. SBY juga mengajak Pemerintah untuk bekerja sama dengan masyarakat dan apabila ada yang keliru dari cara masyarakat mengkritik, Pemerintah harus mengayomi masyarakat. Pernyataan SBY ini mencuat kembali di publik dan mendapatkan tanggapan dari Menko Kemaritiman dan Investasi dalam acara Kick Andy pada Ahad (25/7/2021). Luhut menyarankan SBY untuk lebih duduk manis dan hanya sesekali mengkritik seperti yang dilakukan oleh B. J. Habibie.

Syarief Hasan menyebutkan, pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi ini menunjukkan ketidakdewasaan dalam berpolitik di era demokrasi sekarang. "Mendorong Pak SBY yang sering memberikan kritikan, masukan, dan saran agar lebih banyak duduk manis dan diam menunjukkan tidak dewasanya LBH sebagai pemimpin untuk menerima kritikan dari masyarakat. Padahal, kritikan itu adalah cara untuk mengingatkan Pemerintah agar jauh lebih baik.", ungkap Syarief Hasan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut, kritikan dan saran adalah bentuk check and balances dalam negara demokrasi. "SBY sebagai Ketua umum saat itu dan sekarng sebagai Ketua Majelus Tinggi Partai Demorat, tentu wajib menyampaikan aspirasi masyarakat yang memberi masukan bukan berarti tidak menyukai Pemerintah, tetapi ingin menghidupkan check and balances. Kritikan itu lebih baik dibandingkan terus menerus memuja-muji di tengah banyaknya problem yang belum terselesaikan oleh pemerintah.", ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan juga menyebut, SBY merupakan pemimpin salah satu partai politik yang saat ini berposisi diluar pemerintahan "Dalam negara demokrasi, Partai Politik harus hadir sebagai tiang-tiang penyanggah demokrasi. Partai Demokrat sebagai salah satu partai politik yang juga bukan bagian dari koalisi punya kewajiban untuk menjaga keseimbangan demokrasi lewat kritikan dan narasi perbaikan yang membangun, bukan dianggap ingin memecah belah bangsa.", ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan juga menegaskan, pernyataan SBY ditujukan untuk perbaikan bangsa. "Pernyataan SBY yang tentu masih relevan sampai saat ini bertujuan untuk mengingatkan para penguasa agar memperbaiki pola komunikasi dengan masyarakat. SBY berharap masyarakat sebagai orang yang menitipkan amanah kepada para pemimpin harus diayomi, bukan malah se akan-akan ditakut-takuti dengan pola komunikasi tertentu", ungkap Syarief Hasan.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendorong Pemerintah/ penguasa untuk terbuka dengan kritikan dan saran. "Pemerintah / penguasa harus terbuka dengan kritikan dan saran sebagai bagian dari proses koreksi dan perbaikan tata kelola negara ini. Kritikan terhadap penanganan Covid-19 misalnya, bukan berarti tidak menyukai Pemerintah tetapi ingin agar penanganannya menjadi lebih baik.", ungkap Syarief Hasan.

Ia juga mendorong agar masyarakat yang mengkritik diberikan ruang kebebasan sebagaimana jaminan UUD NRI 1945. "Masyarakat yang mengkritik harus diberikan ruang dan didengarkan. Tidak perlu ada lagi kasus pemanggilan mahasiswa oleh rektorat kampus hanya karena mengkritik Pemerintah. Pola-pola seperti ini harus diubah sebagai bagian dari menjaga iklim demokrasi tetap berjalan baik di negeri ini.", ungkap Syarief Hasan.

Ia juga menyebut, SBY dan BJ Habibie adalah dua tokoh bangsa yang punya karakteristik masing-masing. "Almarhum B.J Habibie adalah tokoh bangsa yang punya karakter kuat, tetapi SBY juga memiliki karakter dan pandangannya sendiri dalam melihat bangsa. SBY bukan Habibie atau Habibie bukan SBY dan tidak perlu dibanding-bandingkan, karena keduanya memiliki pandangan berbeda, namun memiliki kesamaan dan visi melihat perbaikan pada negara ini kedepan. Itu yang paling penting, Partai Demokrat sangat menghargai, menghormati semua mantan Presiden RI dan tidak pernah membanding-bandingkan satu sama lain dan SBY sebagai pemimpin yang pernah memimpin negeri ini ingin melihat munculnya perbaikan-perbaikan negeri ini lebih baik kedepan bukan sebaliknya. Untuk itu proses check and balance justru harus ditingkatkan bukan disuruh diam dan kalau itu terjadi maka pemerintah ini cenderung otoriter. Semoga Indonesia kedepan lebih baik dalam menegakkan Demokrasi. tutup Syarief Hasan.(MPR/bh/sya)