JAKARTA, Berita HUKUM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menilai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) zonasi Jakarta yang didorong oleh Pemerintah Provinsi sebagai upaya untuk mendapatkan dasar hukum proyek reklamasi melibatkan konspirasi besar.

Direktur Ekskutif Walhi DKI Jakarta Puput TD Putra mengatakan penangkapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Muhammad Sanusi dan Presiden Direktur Agung Podomoro menjadi momentum untuk menghentikan total proyek reklamasi teluk Jakarta.

"Harusnya jelas-jelas sekali ada keterlibatan Pemprov sendiri kan nggak hanya keterlibatan DPRD dan pihak pengembang," kata Putra saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (1/4).

Putra mengatakan reklamasi tidak hanya persoalan ekologi lingkungan. Tapi juga persoalan politik, ekonomi dan sosial. Karena bukannya tidak mungkin keterlibatan daerah-daerah lain dalam proses reklamasi ini. Menurut Putra reklamasi ini juga tidak hanya merugikan Jakarta tapi juga daerah-daerah lainnya.

"Kan membutuhkan material banyak banget, bisa aja pasirnya dari Bogor, Serang," tambah Putra.

Namun yang jelas, tambah Putra, proyek reklamasi ini juga bermuatan politis. Ia mengatakan sebelumnya Gerindra yang menentang dengan tegas proyek reklamasi ini.

Namun tertangkapnya kader Gerindra, Putra berpendapat semakin jelas ada konspirasi besar untuk melancarkan proyek reklamasi teluk Jakarta. "Dengan penangkapan ini jelas proyek reklamasi ini tidak berpihak pada rakyat hanya menguntungkan elit dan pejabat," tambah Putra.(ls/tf/republika/bh/sya)