Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    

Wamekumham Klaim Miranda Masih di Tanah Air
Wednesday 14 Dec 2011 15:35:57
 

Miranda Swaray Goletom (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ditjen Imigrasi, Kemenkumham menyatakan bahwa mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) Miranda Swaray Goeltom masih berada di Tanah Air. Ia tidak bisa keluarga negeri, karena paspornya sudah ditarik sejak setahun lalu.

Demikian pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/12). Hal ini merupakan tanggapanya atas kabar yang menyebutkan bahwa Miranda Goeltom telah melarikan diri ke luar negeri.

Namun, Denny menyatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan saksi kasus dugaan suap yang melibatkan Nunun Nurbaetie tersebut kabur. "Boleh jadi, tapi itu kalau dia menggunakan cara-cara ilegal. Tapi saya dengar dia (Miranda-red) ada di Bali,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa KPK telah mengajukan pencekalan kembali terhadap Miranda Goeltom. Hal ini menyusul penangkapan terhadap pemberi suap Nunun Nurbaeti Daradjatun. Miranda dicekal berpergian ke luar negeri untuk waktu enam bulan ke depan.

Pencekalan terhadap Miranda merupakn untuk kesekian kalinya. Sebelumnya, KPK juga telah melakukan pencekalan terhadap Miranda pada 26 November 2010 dan berakhir pada tanggal 26 November 2011.(inc/wmr)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2