JAKARTA, Berita HUKUM - Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra mengatakan ia menyambut baik tawaran Habib Rizieq Syihab agar dirinya membentuk forum rekonsiliasi antara GNPF MUI dengan Pemerintah.

Permintaan Rizieq itu disampaikan melalui rekaman suara usai acara talkshow kasus Rizieq di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta, Jum'at yang lalu sebagaimana dikutip Detik.com pada, Minggu (18/6).

Yusril berpendapat adanya rekonsiliasi antara GNPF MUI, Habib Rizieq dan sejumlah tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar sangatlah penting bagi memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa kita. Yusril berkeyakinan para tokoh itu semuanya beriktikad bagi untuk memajukan umat, bangsa dan negara. Bahwa mereka sering berbeda pendapat dengan Pemerintah, hal itu menurut Yusril adalah wajar dalam kehidupan demokrasi.

Sebaliknya juga, Pemerintah kini sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Untuk menyelesaikan tantangan itu, Pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif serta dukungan dari seluruh komponen bangsa.

"Energi Pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi," ungkap Yusril, Minggu (18/6).

Yusril mengatakan dia mengenal baik Habib Rizieq dan sejumlah ulama/muballigh dan aktivis yang sekarang ini sedang menghapi berbagai permasalahan hukum. Kasus-kasusnya umumnya sedang berada di tahap penyelidikan dan penyidikan. Terhadap permasalahan inj, Yusril mengatakan bahwa Pemerintah seyogianya bersikap bijak dan mengedepankan dialog serta langkah persuasif, bukannya melakukan langkah penegakan hukum yang potensial menuai kontroversi terhadap mereka.

Untuk itulah, menurut Yusril, Pemerintah perlu melakukan pendekatan baru yang lebih simpatik dengan merangkul tokoh-tokoh ulama dan aktivis yang berada di luar Pemrintah. Dengan demikian, tidak perlu ada suasana tegang, apalagi timbul anggapan Pemerintah melakukan "kriminalisasi" terhadap ulama dan aktivis.

"Saya berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak mungkin akan mempunyai pikiran untuk mengkriminalkan ulama dan aktivis," ujar Yusril. Karena itu mispersepsi dalam penegakan hukum ini, menurut Yusril harus dicarikan jalan keluarnya.

Ditanya lebih kongkret kesediaannya memenuhi permintaan Rizieq, Yusril mengatakan dia bersedia menjembatani para ulama dan aktivis dengan Pemerintah.

"Anda kan tahu, posisi saya berada di tengah, Insya Allah hubungan pribadi saya dengan para ulama/muballigh dan tokoh-tokoh aktivis, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di Pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif sangatlah baik. Kini semuanya tergantung Pemerintah. Saya siap mengajukan formula rekonsiliasi yang Insya Allah dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa," jelas Yusril.

Dalam formula rekonsiliasi yang sudah ada dalam pikirannya, Yusril mengatakan bahwa adalah kewajibannya untuk menjaga harkat dan martabat semua pihak. "Saya tidak ingin ada salah satu pihak yang merasa berada di atas angin dan pihak lain merasa terusik harkat dan martabatnya".

Hakikat rekonsiliasi menurutnya adalah ukhuwwah dan persaudaraan. "Tidak ada yang menang atau kalah, karena yang dikedepankan adalah kepentingan umat, bangsa dan negara yang kita cintai bersama," tegas Yusril.

Karena itu tambah Yusril akan sangat baik jika Pemerintah merespons positif gagasan rekonsiliasi ini, apalagi sekarang kita berada di penghujung bulan suci Ramadhan dan sebentar lagi akan memasuki bulan Syawwal di mana kita saling maaf-memaafkan.(fb/yim/bh/sya)