YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Sedekah dari para perusahaan atau korporasi besar dalam kemasan Corporate Social Responsibility (CRS) dalam bentuk bantuan pembangunan gedung-gedung dan fasilitas pendidikan lainnya bagi kampus-kampus di berbagai kota di Indonesia telah menumpulkan daya kritis intelektual kampus.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyatakan , para intelektual kampus diam seribu bahasa dalam menghadapi tindakan destruktif para mafia hutan dan tambang, yang sebagian besar didanai oleh pemodal asing.

“Universitas terisolir dari permasalahan ini, namun sebagian menerima “sedekah” korporasi (CSR) pengelola tambang dalam bentuk gedung mewah dan laboratorium. Efektinya, menumpulkan watak kampus yang kritis terhadap lingkungan,” kata dia dalam pidato Milad Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ke 33, Senin (21/4) lalu.

Busyro Muqoddas menyatakan salut kepada para aktivis gerakan sipil seperti lembaga swadaya masyarakat yang mengisi kekosongan sikap kritis terhadap mafia tambang dan hutan, yang “ditinggalkan” oleh para intelektual kampus.

Sebaliknya dia menyampaikan sikap prihatian terhadap perkembangan perilaku intelektual kampus yang ikut terseret dalam jaringan kaum hedonis, yang akhirnye menyeret para akademisi ikut terlibat korupsi. Dia mencatat sedikitnya delapan profesor dari berbagai perguruan tinggi terlibat korupsi.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut menyebut politisi atau partai politik dan aparat hukum menjadi bagian juga yang tidak peduli dengan mafia hutan dan tambang, sebaliknya partai politik berindak dan menjadi biang maneuver destruktif di berbagai daerah dalam mafia atau tepatnya percaloan perusahaan tambang.

Menurut dia, demokratisasi ekonomi nihil dengan keterlibatan partai di balik serangkaian mafia hutan dan tambang. Yang menonjol peran pemodal pusat di-back-up politisi Senayan untuk keola hutan, minerba, pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian/pangan.

Menyinggung akar korupsi, dia menyebut di level keluarga sebagai akibat demoraliassi stukrur sosial kemasarakatan dan level parpil-birkrasi negara sebagai akibat demkralisas struktur, sistem dan proses politik.

Demoralisasi struktur sosial kemasyarakatan pada level keluarga, misalnya seorang suami membawa pulang tas berisi uang yang bukan dari hasil kerja halalnya, maka uang itu akan didiamkan saja oleh istrinya. Padahal si istri juga tahu kalau uang itu bukan uang halal, bahkan, istri itu juga ikut-ikutan menghitung dan menikmati uang hasil korupsi itu.(dzar/muhammadiyah/bhc/sya))