Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Demokrasi
KPI: Indonesia Darurat Demokrasi Media
Tuesday 16 Jul 2013 17:31:46
 

Acara seminar Nasional, peran media dalam Konsolidasi Demokrat pada Pemilu 2014 di Gedung Dewan Pers Jakarta Pusat.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisioner KPI, Iswandi Syahputra mengatakan pandanganya dalam Seminar; Peran Media Dalam Konsolidasi Demokrasi pada Pemilu 2014, menurut Iswandi keadaan Media saat ini Indonesia darurat Demokrasi Media.

Dimana Media penyiaran, Media bisa dinyatakan demokratis bila memiliki 2 unsur. Media harus memiliki keberagaman kepemilikan media penyelenggara ( Diversity of Ownership) dan Keberagaman isi (Diversity of Content ).

Dijelaskannya, "bagaimana kita bisa katakan Media sebagai dinamisator, stabilisator Demokrasi bila pemilik Media sendiri adalah orang partai,' ujar Iswandi, Selasa (16/7) di Gedung Dewan Pers Jakarta Pusat.

Dijelaskannya kembali, kondisi media penyiaran saat ini memiliki tiga masalah besar, jual beli ijin melalui akusisi, intervensi pemilik untuk kepentingan politik pemilik, rating yang mengabaikan kebaikan publik.

Menurutnya, ada 3 cara keluar dari keadaan darurat Demokrasi media:

Pertama, KPI sebagai regulator body yang progresif dan Lembaga negara independent yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

Kedua, rekonsilidasi kekuatan sipil melalui media literasi. Dan Refungsionalisasi media sebagai institusi sosial pendidikan.

"Dan terakhir metode rating, sebagai dasar produksi siaran," pungkasnya.(bhc/put)



 
   Berita Terkait > Demokrasi
 
  Kontroversi Presiden RI, Pengamat: Jokowi Mau Membunuh Demokrasi Indonesia!
  Jangan Golput, Partisipasi Generasi Muda di Pemilu Penentu Indeks Demokrasi
  Yanuar Prihatin: Sistem Proporsional Tertutup Bahayakan Demokrasi
  Peneliti BRIN Ungkap Demokrasi Tak Lagi Sehat Sejak Maraknya 'Buzzer' di Medsos
  Jelang Tahun 2023, Fadli Zon Berikan Dua Catatan Kritis Komitmen Terhadap Demokrasi
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?

Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja

Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal

Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat

Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2