JAKARTA, Berita HUKUM - Anggaran pada APBN 2013 dinilai tidak produktif. Pasalnya, alokasi anggaran tersebut masih didominasi oleh belanja rutin, subsidi, dan pembayaran hutang.

“Kita mengharapkan pembayaran hutang pemerintah itu bisa di hold dulu di moratorium sekitar dua tahun, sehingga pembangunan infrastruktur bisa dijalankan,” ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pada saat diskusi publik fraksi Partai Gerindra mengenai kebijakan APBN sesuai dengan amanat UUD 1945.

Diskusi tersebut dihadiri oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Anggota Komisi V DPR sekaligus anggota Banggar Fary Djemi Francis, jajaran Menteri Keuangan, Pengamat Ekonomi dan Dosen UGM Revrisond Baswir, Dosen Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika, di Ruang Pansus A, Rabu (24/10).

Menurut Fary, alokasi anggaran di sektor pertanian sepertinya belum menjadi prioritas oleh Pemerintah. Anggaran untuk kementerian pertanian di tahun 2012 hanya 1,3%, dan tragisnya sektor pertanian tidak termasuk dalam lima besar dana APBN. “Disini Fraksi Gerindra hanya ingin menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat, agar suara rakyat pun dapat diperjuangkan,” Ujar Fary Djemi Francis

Fary mengatakan, APBN belum mencerminkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa APBN bertanggung jawab sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, hak-hak warga dalam penghidupan yang layak, mendapatkan pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

"Seharusnya penyusunan dan pelaksanaan APBN mampu mengembangkan tiga fungsi utama yaitu, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi," paparnya.

Sementara Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Ahmad Erani mengatakan bahwa, Pemerintah seharusnya memfokuskan kebijakan APBN pada sektor pertanian dan industri. "Kedua sektor ini mampu menyerap sekitar 55% total tenaga kerja," ujarnya.

Menurut Erani, kedua sektor tersebut diharapkan dapat tumbuh dengan baik, maka persoalan kemiskinan, penggangguran, dan ketimpangan pendapatan dapat diselesaikan.(dpr/bhc/opn)