Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Konvensi PD
Ali Masykur Musa: Moratorium Pertambangan Rekomedasi Darinya di BPK
Sunday 19 Jan 2014 14:43:10
 

Ali Masykur Musa (ke 2 dari kiri ) yang sering disapa Cak Ali dalam diskusi di Galery Cafe Cikini Menteng, Jumat (19/1) Jakarta Pusat.(Foto; BH/kar)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), yang juga salah seorang kandidat Capres RI 2014 dari Konvensi Partai Demokrat, Ali Masykur Musa, mengklaim dirinya sudah berhasil menyelamatkan uang dan aset negara dari sektor pertambangan semenjak dirinya masuk sebagai Auditor Keuangan Lembaga Negara BKP-RI.

"Saya paling tidak percaya dengan royalti perusahaan asing, tahun pertama saya di BPK, saya sudah selamatkan uang negara Rp 1,27 trilun di bidang tambang," ujar Ali Masykur Musa yang sering disapa Cak Ali dalam diskusi di Galery Cafe Cikini Menteng, Jumat (19/1) Jakarta Pusat.

Dijelaskanya lebih lanjut, pada tahun ke 2 dirinya di BPK, sudah berani melakukan finalti terhadap perusahaan asing yang mengemplang pajak di sektor pertambangan yang angkanya mencapai hingga Rp 488 miliar.

"Saya finalti lagi perusahaan asing, karena mereka itu pada ngemplang pajak," tegas Musa kembali.

Menurutnya, kalau pemerintahan sekarang telah melakukan moratorium UU tentang tambang dan kebun sawit, itu merupakan rekomendasi dari kinerja Ali Masykur Musa di BPK-RI.

"Moratorium tambang dan perkebunan sawit itu kinerja kami, dan tanggung jawab saya dari BPK dan itu sudah saya lakukan, saya sudah selamatkan uang negara," pungkas Ali Masykur Musa.(bhc/put)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

 

ads2

  Berita Terkini
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2