JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Selain memberikan data dan dokumen skandal Bank Century, anggota Timwas juga melaporkan dugaan korupsi tiga proyek yang dilaksanakan Sekjen DPR Nining Indra Saleh.
Ketiga proyek yang menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah itu tersebut, yakni renovasi ruang badan anggaran (Banggar), toilet, dan lapangan parker.

Inisiator pelaporan ini adalah anggota Fraksi Partai Hanura DPR Syarifudin Suding dan Akbar Faisal. Mereka menyampaikan laporan itu langsung kepada pimpina Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tiga proyek diduga sarat koropsi, karena dilaksanakan secara tidak transparan dan angka proyeknya pun sungguh fantastis.

“Saya dan beberapa teman DPR kaget dengan besaran angka proyek tersebut. Untuk itu, kami meminta KPK segera mengkaji dan memanggil pihak yang terkait dalam proyek-proyek tersebut untuk diusut dan diperiksa. Data-data sudah saya sampaikan kepada KPK. KPK pun siap menindaklanjuti laporan kami ini," kata Syarifuddin Suding kepada wartawan, usai melapor di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/1).

Upaya mereka ini mendapat dukungan penah dari koleganyanya, yakni Fahri Hamzah dan Abubakar Al-Hasby (Fraksi PKS), Bambang Susetyo (Fraksi partai Golkar), dan Lily Chadidjah Wahid (Fraksi PKB). Laporan ini pun langsung ditanggapi Ketua KPK Abraham Samad dengan menyatakan bahwa semua laporan akan ditindaklanjuti. "Segera kami tindak lanjuti," ujar Abraham.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta Sekjen DPR Nining Indra Saleh memberikan perincian atas pembangunan ruangan Badan Anggaran yang dianggap mahal karena mencapai nilai Rp 20 Milliar. "Harus (memberi rincian), saya memerintahkan harus ada transparansi yang penuh untuk menjelaskan ini," ujar politisi Golkar ini.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta, agar KPK menelusuri ada tidaknya penyimpangan penggunaan anggaran dalam renovasi ruang rapat Banggar DPR di Gedung Nusantara I. Pasalnya, nilai renovasi itu menelan dana hingga Rp 20,3 miliar itu, tidak masuk akal. "Itu perlu ditelusuri KPK, agar rakyat tidak merasa dibohongi,” tandasnya.

Sebelumnya, pihak Kesekjenan DPR belum mau merinci nilai proyek itu. Padahal, dari rincian itu, kecurigaan adanya tindak korupsi bisa saja terjadi. Tender pertama terkait konsultan perencana oleh PT Gubah Laras senilai kontrak Rp 565.500.000. Tender pelaksanaan konsultan pengawas dengan pemenang PT Jagat Ona Semesta senilai Rp 234.390.000.

Sementara untuk tender pelaksana pekerjaan oleh PT.Pembangunan Perumahan (PP) senilai Rp19.995.000.000. Hasil-hasil ini yang belum ada rinciannya oleh pihak Sekjen DPR. Padahal, sejumlah peralatan di ruangan baru tersebut adalah barang impor.

Tagih Janji

Sementara itu, Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Uchok Sky Khadafi meminta Ketua DPR Marzuki Alie benar-benar merealisasikan ucapannya untuk menindak jajaran kesekjenan yang nakal yang terlibat dalam berbagai permainan proyek. “Saya harap pimpinan DPR benar-benar merealisasikan ucapannya untuk menindak tegas jajaran sekjen yang bermain-main dengan proyek dan terus merontokkan citra DPR,” ujar dia.

Uchok juga mengharapkan KPK dan BPK dapat memenuhi permintaan Marzuki Alie untuk memeriksa proyek-proyek yang ada di DPR. Pasalnya, berbagai proyek yang pernah ramai diberitakan tidak ada tindakan, seperti proyek renovasi rumah jabatan anggota yang nilainya fantastis tetapi hasilnya minimalis dari aspek kualitas.

"Belum lagi berbagai proyek pengadaan lainnya termasuk proyek renovasi pembuatan pagar pembatas lingkungan parlemen yang panjangnya hanya 200 meter namun menelan biaya sampai Rp1,2 miliar. Harus KPK yang menindaklanjuti. Jangan BPK, karena nanti bisa diputihkan menjadi kesalahan administrasi saja,” imbuhnya.

Fitra juga mendesak kepada pimpinan DPR untuk menunda semua proyek di lingkungan Kesekjenan DPR untuk tahun anggaran 2012 in. Hal ini dilakukan untuk memeriksa semua dokumen rencana proyek di DPR. “Jadi tidak ada lagi alasan bahwa pimpinan DPR tidak tahu. Tidak mungkin anggota DPR tidak tahu, juga anggota banggar. Periksa semuanya dan batalkan proyek yang aneh-aneh mulai dari harga dan kebutuhannya,” tandasnya.(dbs/spr/rob/wmr)