JAKARTA, Berita HUKUM - Laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) yang disetorkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia cukup mencengangkan masyarakat, disaat masa Pandemi Covid-19 dimana mayoritas masyarakat Indonesia mengalami kesulitan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebab, ada sejumlah menteri yang memiliki harta kekayaan fantastis selama menjadi menteri.

Menyikapi hal tersebut Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menyampaikan, meningkatnya harta kekayaan pejabat negara bisa dari banyak faktor salah satunya bisnis sampingan mereka yang bisa menjadi pemicu meningkatkan harta kekayaan mereka.


"Jadi itu harus dipelajari, jadi jangan cepat curiga. Kalau bagi saya, ya memang mengejutkan. Tetapi nilai kekayaan orang itu banyak sebabnya. Kalau seandainya dia pegang saham, misalkan saham-saham tertentu naik, kalau naik apa sebabnya kalau turun kan tidak ada yang turun,” ucap Anwar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/9).

Tokoh Muhammadiyah ini meminta agar pemerintah membentuk suatu tim yang netral untuk melakukan pemeriksaan secara detail dari mana sumber harta kekayaan pemerintah.

Sampai saat ini, masyarakat menilai seperti tidak masuk akal di tengah situasi sulit akibat pandemi ini, harta kekayaan pejabat malah meningkat tajam.

"Jadi kalau bagi saya supaya tidak menjadi fitnah ya, harusnya ada satu tim mempelajari, mengklarifikasi dan memverifikasi supaya ini tidak menjadi isu liar. Kalau ada yang naiknya seribu persen, ya mungkin ada sebab-sebabnya,” ujarnya.

Menurutnya, langkah paling bijak agar tidak berpolemik dan merusak citra pemerintah di mata masyarakat, harus membentuk tim khusus.

Tujuannya, untuk memverifikasi harta kekayaan para pejabat agar tidak ada isu tersebut tidak berkembang liar.

"Supaya tidak menjadi bola liar dan supaya tidak menjadi isu yang negatif dan supaya tidak ada fitnah menurut saya harus ada tim yang menjelaskan kenapa? Kan juga bisa karena faktor lain penyalahgunaan jabatan kan juga bisa ya,” katanya.

"Kenapa duitnya bertambah karena ada duit pemerintah yang dia korup. Tapi pertanyaannya betulkah? Itu kan perlu diselidiki tuh,” imbuhnya menutup.(RMOL/bh/sya)