Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Krisis Ekonomi
Awas, 'Penumpang Gelap' di Krisis Ekonomi
Wednesday 23 Sep 2015 03:24:05
 

Tampak para Pembicara; Irwan Suhanto (LKSN), Hari Purwanto (SDR), M Ikbal (BIMA), Tegar Putuhena (PB HMI), dan Karyono Wibowo (IPI) dengan Moderator Abdullah Kelrey (NII).(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Karyono Wibowo salah seorang Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) mengatakan bahwa, perlu waspada dengan adanya penumpang gelap dalam krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Penumpang gelap tersebut memanfaatkan krisis ekonomi untuk menyerang pemerintah.

"Krisis selalu ada penumpang gelap, baik dari kekuatan politik dalam negeri maupun kepentingan luar negeri atau asing," kata analisa Karyono Wibowo, di sesi diskusi kebangsaan yang bertema 'Memperkuat Nilai Kebangsaan dalam Mengantisipasi Dampak Krisis' yang di gelar di Gedung Joeang 45 Menteng, Jakarta Pusat pada, Selasa (22/9).

"Sebagai peneliti pihaknya merasa miris dengan tingkah dan kelakukan para pengambil kebijakan ditengah penderitaan rakyat yang kian terhimpit," papar Karyono. Ditambah lagi, saat ekonomi Indonesia sedang terpuruk, sejumlah anggota DPR malahan meminta dinaikkannya tunjangan.

"Harusnya para pengambil kebijakan mengutamakan kepentingan rakyat (umum). Ini jelas melukai hati rakyat bila mereka minta dinaikkan tunjangannya. Inilah mental negeri ini," ungkapnya.

Selanjutnya, Karyono mengulas kebijakan paket September Pemerintahan Jokowi-JK yang belum maksimal mengatasi problem ekonomi yang dihadapi Indonesia. Faktanya, dollar makin naik dan rupiah kian terpuruk terus, apalagi sudah menyentuh angka Rp 14.700, "Sampai sekarang, untuk menekan dollar dan menguatkan mata uang rupiah juga belum mampu mengatasinya," jelasnya lagi.

Beliaupun menyatakan, elemen masyarakat perlu mengantisipasi dampak dari krisis ekonomi, mulai dari masalah PHK massal, gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga kenaikan angka kriminalitas. Selain itu, "krisis ekonomi juga berdampak pada krisis sosial dan politik," ujarnya.

"Nah biasanya, krisis ekonomi berdampak pada krisis sosial dan politik. Seperti tahun '98, dampaknya pada krisis sosial politik dibawah rezim Soeharto yang membawa tumbangnya rezim," tandasnya.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2