JAKARTA, Berita HUKUM - Bencana lama yang bernama banjir terus menghampiri Ibu Kota Indonesia, Jakarta. Meski bencana ini sudah diprediksi datang setiap tahunnya, tapi pemerintah kota DKI maupun pusat tidak berdaya mengatasi masalah lawas ini. Seiring terjadinya banjir, wacana pemindahan ibu kota pun mengalir. Bahkan sebagian anggota DPR RI pun kini mendukung pemindahan ibu kota, karena sudah pesimis pada kerja pemerintah untuk mengatasi segala permasalahan ibu kota.

Wacana lama yang kembali muncul setiap musim hujan adalah pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. Wacana itu kini kembali muncul ketika banjir menggenangi DKI Jakarta. Hanya saja wacana itu menghilang jika musim hujan sudah berlalu. Gede Pasek Suardika, Ketua Komisi III DPR RI mendukung pemindahan pusat kota. Menurutnya, sudah saatnya wacana pemindahan kota direalisasikan karena pemerintah sudah tidak mampu berbuat apa-apa.

Bahkan Pasek pun sudah punya ide untuk merealisasikan wacana lawas tersebut. Kata Pasek, pusat ekonomi dan pusat kota harus dipisah. Sebab selama dua hal itu berada ditempat yang sama, maka permasalahan seperti banjir, macet, dan lain-lain akan tetap terjadi, kendatipun ibu kota sudah dipindahkan. "Pusat ekonomi dan pusat kota harus berpisah. Ibu kota dan pusat ekonomi harus dipisah," katanya saat dihubungi lewat telepon.

Jika hanya memindahkan ibu kota, tapi pusat ekonomi ikut pindah ke ibu kota yang baru itu. Maka hal itu hanya akan menyelesaikan masalah dalam jangka waktu pendek. Sebab masyarakat, pengusaha, dan pemerintah akan bercampur aduk. Maka lama kelamaan akan menjadi padat. "Semakin banyak penghuninya, maka permasalah semakin banyak pula," tambahnya.

Ia mencontohkan negara tetangga yakni Malaysia. Dimana di Negeri Jiran itu ibu kota dan pusat ekonomi sudah dipisah. Kalau Indonesia mau seperti itu, ibu kota tidak perlu dipindah jauh-jauh, tambah Pasek, tapi cukup dipindah ke daerah Jawa Barat saja. "Pusat ekonomi tetap di Jakarta, ibu kota pindah ke Jawa Barat," katanya.

Sebenarnya gampang untuk memindahkan ibu kota, yang utama adalah keberanian pemerintah dan DPR RI. "Perlu keberanian, gedung pemerintah disewakan pada pengusaha, biar mereka yang membangun kantor pemerintah di pusat kota yang baru," terang politisi dari Partai Demokrat itu.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo juga mengutarakan hal yang sama. Wakil Ketua DPR RI Komisi II itu menjelaskan bahwa ada dua kajian untuk mengambil keputusan pemindahan ibu kota. Pertama, katanya, adalah mengkaji cara menyelesaikan tumpahan air. Yang kedua adalah harus memindahkan Ibu Kota Negara.

Saat ini pemerintah sudah tidak bisa mengatasi kajian yang pertama itu. Itu dapat dilihat banjir setiap tahun pasti terjadi, urbanisasi tidak bisa dikendalikan, dan kemacetan justru semakin parah. "Kalau kajian pertama sudah tidak bisa diatasi, gunakan kajian kedua (pemindahan ibu kota)," katanya.(bhc/din)